Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
BeritaEkonomiHeadlineKasusSosial

Duga Lakukan Pelanggaran Oleh Pihak Majelis Hakim Terhadap Aset Kepemilikan RS Kebonjati Bandung

868
×

Duga Lakukan Pelanggaran Oleh Pihak Majelis Hakim Terhadap Aset Kepemilikan RS Kebonjati Bandung

Sebarkan artikel ini
Kuasa Hukum Yayasan Kawaluyaan Kebonjati , Ilham Nasrullah, SH pertanyakan keputusan majelis hakim pemeriksa dalam Perkara Nomor:598/Pdt.G/2023/PN.Bdg, yang mengabulkan sita jaminan terhadap asset-asset milik Yayasan Kawaluyaan Kebonjati.
Example 468x60

SNU|Bandung,- Kuasa Hukum Yayasan Kawaluyaan Kebonjati , Ilham Nasrullah, SH mempertanyakan keputusan majelis hakim pemeriksa dalam Perkara Nomor:598/Pdt.G/2023/PN.Bdg, yang mengabulkan sita jaminan terhadap asset-asset milik Yayasan Kawaluyaan Kebonjati.

“Kami memiliki legal standing yang sah atas Yayasan Kawaluyaan Kebonjati yang berkedudukan di Jalan Kebonjati Nomor 152 Kota Bandung, sebagai pengelola Yayasan yag menaungi RS.Kebonjati Bandung, namun anehnya Majelis Hakim mengabulkan sita jaminan terhaddap asset-asset milik Yayasan  Kawaluyaan Kebonjati, oleh pihak Yayasan Kawaluyaan Budiasih ”ucapnya.

Example 300x600

Selaku Kuasa Hukum Yayasan Kawaluyaan Kebonjati, kami menduga terdapat Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Majelis Hakim Atas Diletakannya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Dalam Perkara Perdata Nomor :598/Pdt.G/2023/PN.Bdg sebagaimana Penetapan Nomor : 598/Pdt.G/2023/PN.Bdg Tertanggal 5 November 2024 jo Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 598/Pdt.G/2023/PN.Bdg tertanggal 15 November 2024. 

Hal itu disampaikan oleh Kuasa Hukum Yayasan Kawaluyaan Kebonjati, Ilham Nasrullah,SH saat menggelar konferensi pers di salah satu rumah makan  di Jalan Trunojoyo Kota Bandung, Minggu (1/12/2024).

Ilham mengatakan, perkara ini bermula saat dua pihak berseteru melalui jalur hukum perdata, saling klaim kepemilikan yang sah atas Yayasan Kawaluyaan sebagai pengelola RS. Kebon Jati Bandung.

Yayasan Kawaluyaan yang beralamat di Jalan Budi Asih Nomor 7, Kota Bandung (pihak penggugat) menggugat pihak Yayasan Kawaluyaan Kebonjati yang beralamat di Jalan Kebonjati Nomor 152, Kota Bandung (pihak tergugat). Dengan Nomor Perkara: 598/Pdt.G/2023/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung.

Sebagai pihak penggugat, Yayasan Kawaluyaan Budi Asih mengajukan gugatan dengan menggunakan Akta Nomor 05 Tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Muhammad Alie, S.H, M.H sebagai legal standing.

Berdasarkan putusan dalam perkara lain di Putusan Kasasi Nomor 1621 K/Pdt/2023 tanggal 6 Juli 2023, Yayasan Kawaluyaan Budi Asih dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku.

Kemudian diketahui bahwa atas Putusan Kasasi 1621 K/Pdt/2023 tanggal 6 Juli 2023 tersebut telah dibatalkan berdasarkan adanya Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 903 PK/Pdt/2024 tertanggal 30 September 2024, sehingga sebagaimana adanya Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 903 PK/Pdt/2024 tertanggal 30 September 2024, yang diajukan oleh pihak Yayasan Kawaluyaan Pandu (pihak lain sebagai pemilik Yayasan Kawaluyaan).

“Kalau putusan PK nya kemudian menyatakan bahwa pihak Yayasan Kawaluyaan Budi Asih sudah tidak memiliki kedudukan legal standing maka otomatis perkara ini kita pertanyakan,” ujar Ilham.

“Masalahnya adalah adanya dugaan kejanggalan di mana dalam perkara ini diketahui oleh majelis hakim diduga adanya dugaan pelanggaran, yaitu meletakan sita jaminannya dikabulkan atas aset-aset milik kami Yayasan Kawaluyaan Kebonjati. Yang mana ini tidak benar,” tegasnya.

Bagaimana mungkin, lanjut Ilham, pihak yang sudah tidak memiliki legal standing dan sudah kita buktikan sudah kita perlihatkan tetapi sita jaminannya masih dikabulkan majelis hakim persidangan.

“Oleh karena itulah kemudian kita mempertanyakan ada apa ini?. Kalau proses perkara ini berjalan baik dan benar maka seharusnya atas bukti-bukti yang kita perlihatkan dalam persidangan sebelumnya jadi pertimbangan, seharusnya sita jaminan ini tidak harus dikabul,” pungkasnya.

Untuk itu, pihaknya memohon dan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, terkhusus Komisi Yudisial memberikan perhatian dan atensi atas adanya perkara ini.

Dan kami sudah melakukan upaya administratif. Prinsipal kami sudah mengajukan pengaduan. Pengaduan ini ditujukan kepada ketua pengadilan negeri Bandung dan juga sudah ditembuskan ke pengadilan tinggi Jawa Barat.

“Kami meminta adanya satu perhatian agar persoalan ini bisa diputus dengan baik secara berkeadilan dan melindungi hak-hak daripada klien kami (Yayasan Kawaluyaan Kebonjati),” tutup Ilham.

Example 120x600