SNU|Kabupaten Garut – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Tani Tatar Sunda (Mantra) telah beraudensi dengan pihak Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut, fokus untuk membahas solusi masalah pupuk dan gagal panen.
Audensi tersebut dihadiri pula oleh Kadis Pertanian Haeruman, Kadis Disperindag ESDM dan Mineral Ridwan, serta Staf Ahli Setda Garut, Gania. Pihak distributor pupuk, Elfin dan Fauzan, juga turut hadir.
Acara dipimpin oleh Ketua Komisi 2 Suprih Rojikin, Dadan Wadiansyah dan Anggota Imat Rohimat, dan digelar di Kantor DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot Nomor 2, Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (10/2/2025).
Topik utama yang dibahas adalah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), yang berfokus pada penyusunan kebutuhan pupuk dan sarana produksi lainnya.
“Salah satu perhatian besar adalah masalah gagal panen pada periode 2022-2023 yang memengaruhi pendapatan petani dan ketahanan pangan. Evaluasi penyebab kegagalan panen dan solusi pencegahannya menjadi penting agar kejadian serupa tidak terulang,” terang Ketua Komisi 2 Suprih Rojikin.
Begitupula yang disampaikan oleh Ketua MANTRA, Jojo, juga menyampaikan keluhan tentang distribusi pupuk bersubsidi yang tidak optimal,
“Mengakibatkan kelangkaan dan kesulitan bagi petani untuk mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Pembenahan distribusi yang lebih merata dan tepat waktu sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran kebutuhan petani,” ucap Jojo.
Selain itu, audiensi juga membahas evaluasi terhadap distributor pupuk yang ada di Garut, di mana Jojo mengungkapkan adanya ketimpangan dalam distribusi yang dapat merugikan petani.
“Evaluasi distributor pupuk bertujuan untuk memastikan mereka memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPRD Garut bersama dinas terkait sepakat untuk mengadakan rapat kerja lebih mendalam pada bulan Maret 2025.
Rapat ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk PT Pupuk Indonesia, distributor pupuk, dan Kelompok Penyalur Pupuk Bersubsidi (KP3). Diharapkan rapat tersebut dapat menghasilkan solusi konkret untuk memperbaiki distribusi pupuk bersubsidi dan memenuhi kebutuhan petani dengan lebih baik.
Secara keseluruhan, audiensi ini menjadi langkah awal yang positif untuk mengatasi masalah sektor pertanian di Garut, terutama terkait distribusi pupuk dan keberlanjutan sektor pertanian. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan pihak terkait lainnya diharapkan dapat membawa solusi yang lebih baik bagi kesejahteraan petani dan ekonomi daerah. (Asan)
