SNU|Bandung Barat,– Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) justru memilih sikap tertutup terkait besaran gaji dan tunjangan yang mereka terima setiap bulan. Keengganan untuk membuka informasi ini memicu sorotan tajam dari masyarakat, terlebih saat gelombang demonstrasi terkait isu kenaikan gaji parlemen masih berlangsung di berbagai daerah, Rabu(3/8/2025).
Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, menolak menyebutkan nominal tunjangan yang diterima, termasuk tunjangan perumahan. Ia beralasan bahwa mengungkap angka secara terbuka dapat menimbulkan polemik baru di tengah situasi sosial yang sensitif.
“Kalau tunjangan beda-beda tergantung masing-masing, ada yang merasa masih sedikit. Saya tidak berkenan berbicara angka. Tidak etis, bahaya kalau sampai keluar,” ujar Mahdi.
Sikap bungkam ini dinilai bertentangan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, menilai bahwa ketertutupan DPRD mencerminkan kekhawatiran terhadap reaksi publik.
“Anggota dewan saat ini cenderung berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, karena khawatir bisa memicu situasi yang tidak kondusif,” kata Arlan.
Namun, ia menegaskan bahwa seluruh anggaran yang bersumber dari pajak rakyat wajib dibuka secara transparan, termasuk gaji dan tunjangan anggota dewan.
“Masyarakat harus mengetahui mulai dari kinerja, anggaran, dan sebagainya. Itu memang harus transparan. Karena itu hak publik,” tegasnya.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, besaran tunjangan anggota DPRD kabupaten/kota berkisar antara Rp36 juta hingga Rp45 juta per bulan. Tunjangan tersebut mencakup uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan reses, komunikasi intensif, transportasi, hingga tunjangan perumahan.
Arlan menyarankan agar DPRD membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk membahas isu-isu penting secara terbuka dan elegan.
“Transparan, elegan. Harus ada ruang diskusi dengan publik. Jika tak mau langsung diumbar, maka bisa melalui dialog,” pungkasnya.
Gelombang demonstrasi yang melanda berbagai kota di Indonesia dipicu oleh isu kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI yang kabarnya menembus lebih dari Rp100 juta per bulan. Pernyataan sejumlah politisi mengenai isu ini justru memperkeruh keadaan dan memicu kemarahan publik.
Sikap tertutup DPRD KBB kini menjadi sorotan, dan publik menuntut agar wakil rakyat tidak hanya bekerja untuk kepentingan konstituen, tetapi juga bersikap terbuka terhadap penggunaan anggaran negara.
