Program nasional berbasis koperasi ini ditargetkan memperkuat ekonomi lokal dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis
SNU//Kabupaten Bandung – Bupati Bandung Dadang Supriatna (Kang DS) menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan menjadi tulang punggung penggerak ekonomi rakyat di tingkat desa.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Road Show Kunjungan Kerja dan Rapat Koordinasi KDMP di Kecamatan Bojongsoang, Kamis (9/10/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Didin Syahidin, Camat Bojongsoang Kankan Taufik, Camat Baleendah Eef Hidayatullah, para kepala desa, serta ketua-ketua KDMP dari berbagai wilayah Kabupaten Bandung.
“KDMP ini bukan koperasi biasa. Ini adalah gerakan ekonomi rakyat di tingkat desa yang menjadi fondasi kemandirian ekonomi nasional,” tegas Kang DS.
Kang DS menjelaskan, bahwa pembentukan KDMP merupakan bagian dari program nasional Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, KDMP berperan penting dalam rantai pasok bahan pangan, terutama dalam pengadaan 29 jenis bahan pokok untuk dapur MBG.
Karena itu, ia menegaskan agar tidak ada pihak yang menghambat kerja sama antara KDMP dan Sentra Pelayanan Pangan Gratis (SPPG).
“Kalau ada yang menghambat, baik dari SPPG maupun kepala desa, kami tidak segan melaporkannya ke Kepala BGN Pusat,” ujar Kang DS dengan tegas.
Dalam arahannya, Kang DS mendorong agar KDMP menjadi wadah produktif bagi masyarakat desa untuk berproduksi, berdagang, dan meningkatkan taraf hidup melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
“Ketua KDMP dan kepala desa harus jeli melihat peluang. KDMP bisa menjadi tempat warga berproduksi, berdagang, dan berdaya. Kalau dikelola dengan serius, koperasi ini bisa jadi tulang punggung ekonomi desa,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan administrasi dan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan koperasi.
“KDMP harus dikelola dengan tertib administrasi dan SDM yang mumpuni. Jika manajemennya bagus dan harga produknya kompetitif, saya akan rekomendasikan kerja sama dengan SPPG,” tambahnya.
Kang DS juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan KDMP di berbagai wilayah, namun mengingatkan agar setiap langkah tetap sejalan dengan kebijakan daerah.
“Langkah KDMP sangat positif, tapi jangan berjalan sendiri. Harus ada sinergi dengan pemerintah daerah agar manfaatnya jelas untuk masyarakat,” ujarnya.
Hingga kini, tercatat 270 KDMP telah terbentuk di desa dan 10 di kelurahan se-Kabupaten Bandung.
Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Selain KDMP, Pemkab Bandung juga terus menjalankan program terintegrasi lainnya seperti Sekolah Rakyat dan Sentra Pelayanan Pangan Gratis (SPPG), yang menyasar masyarakat kecil melalui pendidikan, pelatihan, dan bantuan modal usaha.
“Kalau orang tuanya tidak punya rumah, kita bantu rumah. Kalau belum punya kegiatan, kita latih. Kalau tidak punya modal, kita bantu modal. Semua ini bagian dari upaya membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera,” pungkas Kang DS. (Apih).
