SNU|Bandung,- Pemerintah terus mengukuhkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal dalam mendorong pencapaian program prioritas nasional Asta Cita. Di Jawa Barat, kinerja APBN hingga 30 September 2025 menunjukkan tren positif yang menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi regional dan pembangunan berkelanjutan, Selasa(28/10/2025).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, menyampaikan bahwa APBN bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata komitmen negara dalam menghadirkan kesejahteraan. “Kami melihat APBN sebagai motor penggerak pembangunan. Capaian fiskal di Jawa Barat menunjukkan bahwa instrumen ini bekerja efektif dalam mendukung prioritas nasional dan memperkuat daya saing daerah,” ujar Fahma.
Hingga akhir September, pendapatan negara di Jawa Barat tercatat sebesar Rp102,51 triliun atau 66,57% dari target, tumbuh 5,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan naik 5,30%, didorong oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang meningkat 6,61%. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh signifikan sebesar 11%, dengan realisasi Rp6,03 triliun.
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp87,04 triliun atau 71,73% dari pagu, meski mengalami perlambatan 6,96% secara tahunan akibat efisiensi anggaran. Transfer ke Daerah (TKD) tetap menunjukkan pertumbuhan 2,21%, dengan realisasi Rp59,89 triliun. Surplus regional sebesar Rp15,47 triliun menjadi indikator pengelolaan fiskal yang sehat dan berdaya tahan.
Fahma menekankan bahwa dampak APBN sangat terasa di masyarakat melalui berbagai program prioritas. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 8 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota melalui 854 unit Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG). Di sektor perumahan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah terealisasi sebesar Rp5,52 triliun untuk 44.093 unit di 1.619 lokasi.
Transformasi ekonomi kerakyatan turut didorong melalui pembentukan 5.969 unit Koperasi Digital KDKMP berbadan hukum, dengan modal kelolaan Rp32,38 miliar dan 705 gerai aktif. Di bidang pendidikan, Program Sekolah Rakyat telah menjangkau 1.303 siswa di 13 sekolah dengan anggaran Rp25,25 miliar. Revitalisasi sekolah dilakukan secara swakelola mandiri dengan realisasi Rp11,31 miliar, dan pembangunan SMA Unggul Garuda di Bogor menelan belanja Rp59,31 miliar.
Ketahanan pangan dan energi juga menjadi fokus penting. Belanja tematik ketahanan pangan mencapai Rp1,83 triliun, menghasilkan produksi beras sebesar 8,72 juta ton dan penyaluran Beras SPHP sebanyak 22,46 juta kilogram. Program ketahanan energi mendukung operasional 5.996 pembangkit listrik. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp20,93 triliun untuk 385 ribu debitur, sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp1,20 triliun menjangkau 247 ribu debitur.
Secara makro, ekonomi Jawa Barat menunjukkan performa yang solid. Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 tercatat 5,23% (yoy), dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar Rp459,80 triliun dan atas dasar harga berlaku Rp755,19 triliun. Inflasi September 2025 berada di angka 2,19% (yoy), dengan Kota Sukabumi mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,89% dan Kabupaten Bandung terendah di 1,87%.
Neraca perdagangan Jawa Barat pada Agustus 2025 mencatat surplus sebesar USD 2,43 miliar. Nilai Tukar Petani (NTP) naik 0,44% menjadi 116,12, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun 0,76% menjadi 113,22. “Dengan belanja yang semakin berkualitas dan penerimaan negara yang adaptif, APBN menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia. Kami di DJPb Jabar akan terus memastikan bahwa setiap rupiah APBN memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Fahma
