SNU//Nabire, Papua Tengah — Ikatan Keluarga dan Pelajar Mahasiswa Mahasiswa/i Ekadide (IKAPPMME) Se-Kota Studi Nabire menyatakan sikap menolak keberadaan pasukan Marinir yang ditempatkan di Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Mereka menilai penugasan itu tidak sesuai dengan fungsi pokok satuan TNI Angkatan Laut tersebut.
Badan Pengurus IKAPPMME Se-Kota Studi Nabire, Demos Degei, menegaskan bahwa Paniai merupakan wilayah pegunungan, bukan kawasan pesisir atau kepulauan yang menjadi domain tugas Marinir.
“Apakah di Kabupaten Paniai ada laut atau kepulauan sehingga harus ada Marinir di sini? Ini wilayah pegunungan, bukan daerah pesisir. Jadi penempatan mereka tidak sesuai,” ujar Demos di Nabire, dalam pertemuan di Kali Harapan, Distrik Nabire. Rabu (5/11/2025),
Sementara itu, Sekretaris IKAPPMME, Yason Degei, mengatakan pihaknya belum mengetahui adanya surat perintah resmi dari Panglima TNI atau Presiden RI Prabowo Subianto terkait penugasan tersebut.
“Kami meminta Panglima TNI segera melakukan evaluasi. Jika tidak ada surat perintah, maka penempatan pasukan Marinir di Ekadide harus dikaji ulang,” tegasnya.
Senior IKAPPMME, Andarias Degei, juga menilai kehadiran pasukan non-organik TNI/Polri berpotensi menimbulkan keresahan warga.
“Masyarakat di sana sedang hidup tenang. Kehadiran aparat bersenjata justru dapat memicu ketegangan,” ujarnya.
Sebelumnya, masyarakat Distrik Ekadide telah menggelar pertemuan bersama tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, kepala distrik, kepala suku, serta anggota DPRK Paniai pada Selasa (28/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat sepakat menolak penempatan pasukan Marinir di wilayah mereka.
Penasehat IKAPPMME, Cristian Jansen Ipou Degei, menuturkan bahwa masyarakat juga menolak pasukan menempati fasilitas umum.
“Tidak boleh menginap atau menempati rumah warga, kantor distrik, puskesmas, sekolah, maupun gereja. Kami minta mereka ditarik kembali ke Enarotali atau Aradidee, tempat Koramil dan Polsek berada,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Opnis Degei, senior IKAPPMME lainnya. Ia menegaskan bahwa jika tidak ada kejelasan komando resmi, maka kehadiran Marinir tersebut harus segera dihentikan.
“Jika tidak ada surat perintah Presiden atau Panglima, maka kehadiran Marinir di Paniai perlu segera dievaluasi,” tutupnya. (Jeri)
