SNU|Bandung,- Program perlindungan sosial bagi 1 juta pekerja informal di Jawa Barat melalui BPJS Ketenagakerjaan mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak, termasuk dari Komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi kesejahteraan rakyat.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, H.M Hasbullah Rahmat, S.PD, M. Hum, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah progresif Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) dan pemerintah kabupaten/kota se-Jabar dalam membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja informal.
Kami sangat mengapresiasi komitmen Pemdaprov Jabar yang tetap berpihak pada masyarakat kecil, meski di tengah tekanan fiskal yang cukup berat. Ini bukti nyata bahwa perlindungan sosial bukan sekadar wacana, tapi sudah menjadi prioritas pembangunan, ujar Bang Has di Bandung, Jumat (7/11/2025).
Ia menambahkan bahwa program ini sejalan dengan semangat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja, yang telah disosialisasikan secara masif oleh DPRD Jabar.
Tenaga informal seperti sopir, pemulung, seniman, dan asisten rumah tangga selama ini berada di zona rentan. Dengan adanya jaminan sosial ini, mereka punya harapan baru untuk bekerja dengan lebih aman dan bermartabat,” lanjut Bang Has.
Program ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 1 juta pekerja informal. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa iuran mulai disetor bulan ini, sebagai bagian dari program Abdi Nagri Nganjang ka Warga yang digelar di Gedung Sate.
Langkah ini juga mendapat pujian dari Menko PMK Pratikno dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang menilai Jawa Barat sebagai pelopor dalam perlindungan sosial bagi pelaku seni dan budaya.
Bang Has berharap program ini menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.
Kami di Komisi V akan terus mengawal agar program ini berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak sektor informal. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keberpihakan dan keadilan sosial, tutupnya.
