SNU//Kabupaten Bandung — Bupati Bandung H.M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si. mengajak seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah, dan kalangan dunia usaha untuk bersatu mencari solusi konkret dalam mengatasi persoalan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Sinergitas Pentahelix Penanganan Banjir, yang digelar di Gedung Pinus Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS), Jalan Moch. Toha, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, pada Selasa (11/11/2025).
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Dinas PUTR Kabupaten Bandung, BPBD, PSDA Provinsi Jawa Barat, serta tokoh masyarakat dan sejumlah pengusaha dari kawasan industri Dayeuhkolot.
Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Kang DS menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencari solusi jangka panjang terhadap banjir yang kerap melanda kawasan Dayeuhkolot.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Kita butuh keterlibatan semua pihak masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan pemerintah dalam skema Pentahelix Collaboration,” ujar Kang DS.
Menurutnya, konsep Pentahelix ini harus menjadi fondasi utama dalam penanganan bencana banjir secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, setiap pihak diharapkan berperan aktif sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.
Bupati Dadang menyampaikan, sedikitnya 30 perusahaan di kawasan industri Dayeuhkolot akan dilibatkan dalam program penanganan banjir melalui mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR).
“Saya tidak meminta uang pribadi dari siapa pun, tapi mengajak partisipasi bersama untuk kepentingan warga. Ini demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat Dayeuhkolot,” tegasnya.
Ia menambahkan, partisipasi dunia usaha menjadi langkah strategis dalam mempercepat mitigasi dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang selama ini menjadi persoalan tahunan.
Lebih lanjut, Kang DS menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung siap mengalokasikan dana APBD untuk mendukung upaya pengendalian banjir. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan lapangan.
“Kalau semua pihak kompak, saya yakin masalah banjir bisa kita atasi secara bertahap. Kita tidak hanya bicara di forum, tapi juga harus ada tindak lanjut nyata di lapangan,” pungkasnya. (Apih)
