SNU//Kab. Bandung — Bupati Bandung Dadang Supriatna melantik sebanyak 7.550 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3KPW) formasi tahun 2025. Pelantikan digelar di Lapangan Upakarti, Soreang, dan disebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat birokrasi serta menutup kekurangan tenaga aparatur daerah. Senin (8/12/2025),
Dalam sambutannya, Dadang menegaskan bahwa pelantikan massal tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan bagian dari rencana besar regenerasi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bandung.
“SK sudah diberikan dan mulai hari ini mereka langsung bekerja. Namun perjuangan belum selesai. Saya tetap mendorong agar seluruh rencana formasi 3K bisa selesai sesuai target,” ujar Dadang.
Bupati Bandung, yang akrab disapa Kang DS, menyampaikan bahwa kebutuhan ASN di wilayahnya berada dalam kondisi mendesak. Pemerintah daerah telah mengajukan data kebutuhan aparatur kepada Kementerian PAN-RB dan PKN sebagai bagian dari advokasi jangka panjang.
Ia memperingatkan, tanpa adanya rekrutmen CPNS atau kejelasan alur menuju PNS dalam lima tahun ke depan, jumlah ASN di Kabupaten Bandung bisa menurun drastis.
“Jika tidak ada rekrutmen CPNS lima tahun ke depan, PNS kita bisa tinggal sekitar 650 orang. Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena akan melemahkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Kang DS menekankan bahwa regenerasi aparatur bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas. Jabatan strategis di pemerintahan, menurutnya, memerlukan pengalaman panjang, proses pembinaan kompetensi, dan tidak dapat dicapai secara instan.
“Menyiapkan pejabat strategis tidak bisa cepat. Saya sendiri menempuh perjalanan hampir 30 tahun sebelum memimpin Kabupaten Bandung. Setiap jabatan ada prosesnya dan itu harus kita hormati,” jelasnya.
Kepada ribuan P3KPW yang baru dilantik, Bupati Bandung memberikan arahan tegas mengenai disiplin dan etos kerja.
“Saya berharap seluruh pegawai bekerja disiplin dan rajin. Itu pondasi utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Ia menambahkan bahwa efektivitas pelayanan publik bergantung pada kesiapan aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Pelantikan massal ini menjadi salah satu langkah Pemkab Bandung dalam memperkuat struktur organisasi pemerintahan. Selain itu, pemerintah daerah juga sedang menyiapkan penataan formasi ASN serta melanjutkan advokasi kebutuhan aparatur ke pemerintah pusat.
Melalui strategi tersebut, Pemkab Bandung menargetkan peningkatan mutu birokrasi sekaligus memastikan proses regenerasi aparatur berjalan stabil dan berkelanjutan. (Apih)
