SNU//Kab.Bandung – Pelaksanaan pelantikan Kepala Sekolah SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yang dilakukan Bupati Bandung, HM Dadang Supriatna, mendapat perhatian dari Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung.
Pasalnya, masih terdapat sejumlah sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif dan masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt) karena proses administrasi di Kementerian Pendidikan Nasional.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung, Prof. DR. H. Toto Sutarto Gani Utari, M.Pd, menegaskan bahwa seorang pemimpin, khususnya di bidang pendidikan, harus melalui tahapan yang benar dan memenuhi kualifikasi secara profesional.
“Beberapa syarat umum seorang pemimpin adalah adil, jujur, dan bertanggung jawab. Selain memiliki keterampilan yang mumpuni, ia juga harus berkarakter dan profesional, ahli di bidangnya, kooperatif, serta menjunjung tinggi kode etik,” ujarnya, Senin (22/12/2025).
Menurutnya, profesionalitas kepala sekolah di bidang pendidikan mencakup tiga hal utama, yakni menguasai kurikulum, teori belajar, dan proses belajar mengajar. Jika salah satu unsur lemah, maka akan berdampak pada kualitas hasil pendidikan.
Apabila terdapat kekurangan pada aspek tertentu, kata Prof Toto, hal tersebut dapat dibantu dengan menempatkan staf atau asisten yang tepat dan kompeten.
“Memimpin di bidang pendidikan bukan hanya soal manajemen umum, tetapi harus profesional di bidang pendidikan itu sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, beratnya tanggung jawab pemimpin pendidikan karena seluruh sektor kehidupan sangat bergantung pada kualitas lulusan yang dihasilkan.
“Jika produk pendidikan berkualitas, maka sektor lain akan ikut meningkat. Namun jika sebaliknya, dampaknya bisa merusak banyak sektor,” ujarnya.
Lebih jauh, Prof Toto menekankan bahwa pendidikan karakter merupakan hasil akhir dari proses pendidikan.
Karakter yang dimaksud adalah perilaku permanen yang terbentuk melalui proses pembelajaran yang dirancang secara nasional, termasuk nilai akhlak yang harus selalu ditanamkan.
Karena itu, ia menilai pemahaman mengenai pendidikan karakter harus diberikan secara khusus kepada para kepala sekolah.
“Fakta menunjukkan produk pendidikan formal belum sepenuhnya sesuai harapan masyarakat. Dulu pembinaan pernah dilakukan dalam bentuk capacity building di Kabupaten Bandung dan Tasikmalaya, namun sayang tidak tuntas,” terangnya.
Kekosongan jabatan kepala sekolah di beberapa satuan pendidikan, menurutnya, merupakan pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
Selama ini solusi melalui rangkap jabatan harus segera diakhiri dengan penunjukan kepala sekolah definitif.
Meski demikian, pengisian jabatan tetap harus dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan, termasuk melibatkan tiga unsur sesuai aturan Kementerian, yakni Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, dan Dewan Pendidikan.
Pengalaman dapat dipertimbangkan oleh Dinas Pendidikan, aspek kepegawaian oleh Sekretaris Daerah, sedangkan profesionalitas dinilai oleh Dewan Pendidikan.
Di akhir penyampaiannya, Prof Toto berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan, mulai DPR, Dinas Pendidikan, hingga pemangku kebijakan lainnya, benar-benar memahami dan menjalankan tanggung jawabnya secara profesional.
“Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik dan benar. Mari tempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat demi masa depan pendidikan yang lebih baik,” pungkasnya. (Apih)
