Cimahi//secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan Underpass Gatot Subroto yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Proyek strategis ini dinilai krusial untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas sekaligus mengurai kemacetan akibat perlintasan kereta api.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi, Wilman Sugiansyah, mengatakan pembangunan underpass merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya oleh Wali Kota Cimahi.
“Ini menjadi komitmen bersama antara kami Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Provinsi. Pemkot Cimahi mendukung penuh pembangunan underpass ini, salah satunya dengan memfasilitasi kebutuhan lahan yang terdampak,” ujar Wilman saat diwawancarai secondnewsupdate.co.id dikantor nya Senin (26/1/2026).
Wilman menjelaskan, seluruh pihak yang lahannya terdampak telah menyatakan persetujuan terhadap pembangunan underpass tersebut.
Kesepakatan itu tercapai usai pertemuan antara Wali Kota Cimahi, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, pihak TNI, serta PT KAI.
“Pada prinsipnya semua menyetujui pembangunan underpass ini, karena manfaatnya sangat besar. Bukan hanya untuk Pemerintah Kota Cimahi, tapi juga untuk masyarakat luas, terutama dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan perjalanan kereta api,” jelasnya.
Adapun lahan yang terdampak pembangunan underpass Gatot Subroto seluruhnya merupakan lahan milik TNI dan PT KAI, tanpa adanya lahan milik warga masyarakat.
“Kalau dari perencanaan Dinas Bina Marga Provinsi, tidak ada lahan masyarakat. Yang terdampak hanya lahan milik TNI dan PT KAI,” tegas Wilman.
Terkait lahan milik TNI, Wilman menegaskan tidak ada mekanisme jual beli maupun tukar guling.
Lahan tersebut akan dihibahkan oleh TNI untuk kepentingan pembangunan underpass.
Sebagai bentuk kompensasi, Pemerintah Kota Cimahi juga akan memberikan hibah balik berupa peningkatan fasilitas.
“Masalah lahan tidak ada kata jual beli, atau tukar guling, yang ada Pihak TNI menghibahkan lahannya, dan kami sebagai bentuk kompensasi juga menghibahkan, bisa berupa renovasi bangunan atau sarana-prasarana milik TNI,” paparnya.
Wilman mengungkapkan, berdasarkan keterangan dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, pekerjaan konstruksi fisik underpass Gatot Subroto membutuhkan waktu sekitar 10 bulan.
“Kalau kita tarik mundur, berarti bulan Maret ini pekerjaan fisik sudah harus dimulai. Saat ini informasi terakhir, Dinas Bina Marga Provinsi sedang menyiapkan administrasi dokumen lelang,” katanya.
Untuk anggaran, proyek underpass Gatot Subroto mengalokasikan dana sekitar Rp100 miliar yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Rp100 miliar itu hanya untuk konstruksi fisik saja. Sementara untuk kebutuhan lain seperti lahan dan pendukungnya disiapkan oleh Pemerintah Kota Cimahi,” jelas Wilman.
Pro dan Kontra Wajar, Mayoritas Warga Dukung
Menanggapi adanya pro dan kontra di masyarakat, Wilman menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam setiap pembangunan.
“Pro dan kontra dalam pembangunan itu pasti ada. Namun melihat animo masyarakat sejauh ini, hampir semuanya menyetujui pembangunan underpass karena akan sangat membantu, terutama mengurangi kemacetan akibat perjalanan kereta api yang selama ini bisa menahan arus lalu lintas lebih dari lima menit,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kritik dari masyarakat justru menjadi bahan perhatian agar proyek dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tertib administrasi.
“Ini jadi perhatian kita bersama, bukan hanya untuk underpass ini, tapi seluruh pekerjaan agar sesuai perencanaan dan akuntabel,” pungkasnya. (Bagdja)
