Cimahi/secondnewsupdate.co.id – Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM) (Penjara), Andi Halim, melakukan audiensi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cimahi, guna menyampaikan aspirasi terkait keberadaan sekretariat organisasi yang dikabarkan akan terdampak penataan aset pemerintah. Selasa (19/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Aula Kesbangpol Kota Cimahi itu dihadiri sejumlah unsur organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
Hadir pula Ketua Forum Ormas LSM Kota Cimahi Sri Wahyudi, Sekretaris Diky Lesmana, para Ketua DPC LSM Penjara se-Bandung Raya, hingga jajaran pejabat Kesbangpol.
Selain itu, audiensi juga dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi, Hendra Gunawan.
Dalam forum tersebut, Andi Halim menegaskan pihaknya tidak menolak kebijakan pemerintah terkait pengelolaan aset negara.
Namun, ia berharap ada solusi yang mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas organisasi yang selama ini telah menempati lokasi tersebut.
Menurut Andi, sekretariat tersebut telah digunakan sejak 2009 dan menjadi pusat koordinasi berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan serta aktivitas sosial.
“Kami memahami bahwa lahan ini merupakan aset negara dan tentu pemerintah memiliki kewenangan. Tetapi kami berharap ada kebijakan yang lebih humanis dan mengedepankan musyawarah,” ujar Andi Halim usai audiensi.
Ia menjelaskan, keberadaan sekretariat bersama sangat penting bagi organisasi sebagai ruang koordinasi, diskusi program sosial, hingga konsolidasi lintas lembaga.
Andi mengaku, selama kurang lebih 19 tahun, lokasi tersebut bukan sekadar bangunan fisik, melainkan telah menjadi pusat aktivitas berbagai organisasi yang turut mendukung pembangunan daerah.
“Harapan kami sederhana, bila memungkinkan ada sebagian kecil area yang tetap bisa dimanfaatkan sebagai sekretariat bersama bagi LSM Penjara dan Forum Ormas LSM Kota Cimahi,” katanya.
Lebih lanjut, Andi menekankan bahwa aspirasi yang disampaikan bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, melainkan upaya mencari jalan tengah agar tidak memunculkan polemik berkepanjangan.
“Kami tidak sedang menuntut sesuatu yang berlebihan. Kami hanya berharap Pemerintah Kota Cimahi, khususnya Wali Kota, dapat memberikan solusi terbaik yang adil dan konstruktif,” tuturnya.
Ia juga membuka kemungkinan solusi lain apabila penggunaan sebagian lahan tidak memungkinkan. Menurutnya, pemerintah dapat membantu mencarikan alternatif melalui mekanisme sesuai aturan yang berlaku.
Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan dialogis. Sejumlah masukan dari perwakilan organisasi diterima pihak Kesbangpol untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah.
LSM Penjara bersama Forum Ormas LSM Kota Cimahi berharap hasil audiensi ini dapat melahirkan keputusan yang mengakomodasi kebutuhan organisasi sekaligus tetap sejalan dengan regulasi pemerintah.
“Kami ingin semuanya berjalan baik, tanpa konflik, dan organisasi tetap bisa berkontribusi untuk masyarakat Kota Cimahi,” tegas Andi. (Bagdja)
