Bandung/secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat semakin serius memperluas jaring pengaman sosial bagi para pekerja informal dan kelompok rentan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk menekan angka kemiskinan sekaligus memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat yang selama ini bekerja tanpa jaminan sosial ketenagakerjaan.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat menghadiri acara Apresiasi Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).
Dalam kegiatan itu, ribuan peserta menerima manfaat program dengan total nilai puluhan miliar rupiah.
Data yang disampaikan menunjukkan sebanyak 1.515 peserta memperoleh manfaat perlindungan sosial ketenagakerjaan dengan nilai mencapai Rp49,3 miliar.
Penyaluran tersebut mencerminkan besarnya peran BPJS Ketenagakerjaan dalam membantu pekerja dan keluarganya menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, hingga kehilangan penghasilan sementara.
Menurut Dedi, berbagai kasus yang ditemuinya di lapangan menjadi bukti nyata pentingnya keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia mencontohkan seorang pekerja bangunan yang meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan kerja. Seluruh biaya perawatan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, sementara keluarganya menerima santunan kematian untuk menopang kebutuhan hidup.
Tak hanya itu, Dedi juga mengungkap pengalaman bertemu dengan pekerja yang menjadi korban kecelakaan berat akibat terlindas kendaraan kontainer.
Selain biaya pengobatan yang mencapai ratusan juta rupiah ditanggung penuh, korban juga mendapatkan bantuan penghasilan selama masa pemulihan.
Bagi Pemprov Jabar, program perlindungan pekerja bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga.
Ketika pencari nafkah mengalami musibah, negara hadir melalui sistem jaminan sosial untuk memastikan keluarga tidak langsung jatuh ke jurang kemiskinan.
Karena itu, Pemprov Jawa Barat berencana meningkatkan jumlah pekerja yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap.
Program tersebut akan melibatkan kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa agar cakupannya semakin luas.
Dedi bahkan menargetkan jutaan pekerja rentan di Jawa Barat dapat masuk ke dalam sistem perlindungan ketenagakerjaan.
Fokus utama diarahkan kepada kelompok pekerja informal seperti buruh harian, petani, nelayan, pedagang kecil, pekerja bangunan, hingga pelaku usaha mikro yang selama ini belum tersentuh perlindungan secara optimal.
Menurutnya, jika seluruh pekerja nonformal mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, dampaknya akan sangat signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan.
Risiko ekonomi yang selama ini menjadi pemicu kemiskinan akibat kecelakaan kerja maupun kematian dapat ditekan melalui mekanisme perlindungan yang terstruktur.
Sementara itu, Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Harjono Siswanto, memberikan apresiasi terhadap langkah progresif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menilai kebijakan perluasan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Jawa Barat dapat menjadi model nasional dalam memperluas perlindungan bagi pekerja rentan.
BPJS Ketenagakerjaan, kata Harjono, akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna memperluas cakupan kepesertaan. Kolaborasi tersebut mencakup dukungan pembiayaan, pendataan pekerja rentan, hingga edukasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dengan komitmen yang terus diperkuat antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan, Jawa Barat kini berada di jalur yang lebih cepat menuju perlindungan sosial yang inklusif.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman bagi jutaan pekerja sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat di masa depan. (Burhan)
