Jawa Barat, Cimahi l secondnewsupdate.co.id — Pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi perhatian serius jajaran Pemerintah Kota Cimahi dan DPRD Kota Cimahi.
Pidato kenegaraan tersebut disaksikan bersama dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi, Jalan Dra. Hj. Djulaeha Karmita Nomor 5, Cimahi Tengah, Jumat (14/8/2026).
Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko dari Fraksi PKS, didampingi Wakil Ketua I H. Nabsun dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua II H. Edi Kanedi dari Fraksi Demokrat, serta Wakil Ketua III Agung Yudaswara dari Fraksi PDI Perjuangan.
Dari unsur Pemerintah Kota Cimahi, hadir Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudhistira, Sekretaris Daerah Maria Fitriana, Asisten I Hendra Gunawan, Asisten II Achmad Nuryana, Asisten III Mochamad Roni, jajaran kepala OPD serta unsur Forkopimda.
Turut hadir Kapolres Cimahi AKBP Mochamad Faruk Rozi, Dandim 0609 Cimahi Letkol Inf Ratno, Kajari Cimahi Neneng Rahmadini, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Kematian Agama Cimahi, Irwan Nurjaman, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko membuka sidang dan mengantarkan seluruh peserta untuk menyaksikan pidato Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta.
Dalam pidatonya, Prabowo mengawali dengan ucapan salam kepada seluruh rakyat Indonesia sekaligus mengajak masyarakat memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan, kesehatan, perdamaian, serta kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk terus membangun negeri.
Prabowo menegaskan bahwa sumpah jabatan yang diucapkannya pada 20 Oktober 2024 bukan sekadar seremoni konstitusional.
Sumpah tersebut, menurut Prabowo, merupakan janji untuk menjalankan pemerintahan dengan tulus dan jujur serta menempatkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia sebagai prioritas.
Termasuk, kata Prabowo, masyarakat yang tidak memberikan suara kepadanya dalam Pemilu.
Prabowo Soroti Ketidakpastian Global
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan bahwa Indonesia berada di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian.
Konflik geopolitik, perang terbuka, perang dagang, hingga tekanan ekonomi global disebut menjadi tantangan yang harus diantisipasi Indonesia.
Karena itu, Prabowo menekankan pentingnya memperkuat kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri.
Indonesia, menurutnya, tidak boleh terlalu bergantung pada pasokan dari negara lain karena perubahan situasi global dapat sewaktu-waktu mengganggu rantai pasok dan perekonomian nasional.
“Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki kita sendiri,” menjadi salah satu pesan penting Presiden dalam pidatonya.
Reformasi BUMN Jadi Sorotan Tajam
Salah satu bagian pidato yang mendapat perhatian besar adalah ketika Prabowo mengungkap hasil evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menemukan jumlah entitas BUMN yang jauh lebih besar dari perkiraan, termasuk perusahaan yang memiliki anak, cucu hingga cicit perusahaan.
Prabowo menilai kondisi tersebut perlu ditata agar BUMN benar-benar berorientasi pada kepentingan negara dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Pemerintah bahkan disebut telah melakukan langkah restrukturisasi dengan menutup sejumlah BUMN yang dinilai tidak memberikan kontribusi optimal.
Menurut Prabowo, efisiensi tersebut mampu menghemat biaya overhead dalam jumlah besar, antara lain dari komponen gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan, perjalanan dinas, serta berbagai biaya operasional lainnya.
Efisiensi tersebut, kata Presiden, harus diarahkan kembali untuk kepentingan rakyat.
Dana yang berhasil dihemat dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, merenovasi sekolah, membangun rumah bagi masyarakat, serta memperkuat pelayanan publik.
Pesan tersebut mempertegas arah kebijakan pemerintah yang ingin memastikan setiap rupiah anggaran negara menghasilkan manfaat nyata.
Pidato Prabowo juga semakin tajam ketika menyinggung persoalan aktivitas pertambangan ilegal.
Presiden mengungkapkan adanya penertiban terhadap tambang ilegal, termasuk tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
Ia meminta aparat penegak hukum mengusut bagaimana aktivitas ilegal dalam skala besar dapat berlangsung tanpa diketahui atau tanpa adanya pengawasan aparat terkait.
Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan praktik ilegal tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan.
Jika terdapat pihak yang memiliki kewenangan tetapi justru membiarkan praktik tersebut berlangsung, maka harus ada pertanggungjawaban.
Menurut Presiden, keberanian untuk menertibkan pelanggaran merupakan bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin.
Keadilan Tidak Boleh Hanya Milik Orang Kuat
Selain sektor ekonomi dan penegakan hukum, Prabowo memberikan perhatian terhadap lembaga yudikatif.
Ia menegaskan bahwa supremasi hukum harus memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk rakyat yang paling lemah dan tidak memiliki kekuatan politik maupun ekonomi.
Presiden menyebut lembaga peradilan sebagai benteng terakhir bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.
Karena itu, independensi hakim harus dijaga, namun pada saat bersamaan harus dibarengi dengan akuntabilitas.
Pemerintah juga disebut telah meningkatkan kesejahteraan hakim sebagai bagian dari upaya memperkuat independensi lembaga peradilan.
Pesan Kemerdekaan untuk Indonesia
Pidato Presiden Prabowo pada momentum menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai capaian pemerintah.
Pidato tersebut juga membawa pesan tentang keberanian melakukan pembenahan, efisiensi anggaran, kemandirian ekonomi, pemberantasan praktik ilegal, penguatan lembaga negara, serta pemerataan keadilan.
Bagi jajaran DPRD dan Pemerintah Kota Cimahi, penyampaian pidato Presiden menjadi momentum untuk memperkuat semangat pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana bersama jajaran Pemkot Cimahi dan DPRD Kota Cimahi menyaksikan langsung pidato tersebut sebagai bagian dari rangkaian kegiatan kenegaraan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Semangat yang disampaikan Presiden diharapkan tidak berhenti di ruang sidang, tetapi diterjemahkan hingga ke tingkat daerah melalui kebijakan yang efektif, pelayanan publik yang semakin baik, serta penggunaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran.
Kemerdekaan, pada akhirnya, bukan sekadar perayaan tahunan. Kemerdekaan adalah tanggung jawab untuk memastikan negara hadir, hukum berlaku adil, pembangunan berjalan, dan kesejahteraan benar-benar dirasakan rakyat. (Bagdja)
