Jawa Barat, Cimahi l secondnewsupdate.co.id – Reses anggota DPRD Kota Cimahi kembali menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus menyuarakan kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi NasDem yang juga duduk di Komisi I, Sri Hendarsih, menggelar Reses Masa Persidangan II di GOR Amanah Leuwigajah Cimahi Selatan, Sabtu (29/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pengurus DPD Partai NasDem Kota Cimahi serta sekitar 300 konstituen.
Warga memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, mulai dari kebutuhan infrastruktur lingkungan hingga persoalan sosial yang masih dirasakan masyarakat.
Sri mengatakan, reses bukan sekadar agenda rutin anggota legislatif, tetapi menjadi kesempatan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus melihat sejauh mana aspirasi yang sebelumnya disampaikan telah direalisasikan.
“Ini reses persidangan kedua. Kami ingin aspirasi-aspirasi masyarakat bisa terakomodasi,” ujar Sri saat ditemui usai kegiatan.
Menurut dia, sejumlah aspirasi warga yang sebelumnya disampaikan sudah mulai mendapatkan realisasi. Di antaranya program bedah rumah atau rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), pembangunan jalan setapak, serta penerangan jalan umum (PJU).
Ia menyebut, untuk program jalan setapak, terdapat sekitar sembilan gang yang telah mendapatkan penanganan. Sementara untuk PJU, sekitar enam titik telah direalisasikan.
Sedangkan program Rutilahu yang telah terealisasi mencapai sekitar delapan rumah. Salah satunya berada di wilayah RW 7 yang sebelumnya terdampak musibah.
“Yang sudah terealisasi untuk Rutilahu ada delapan rumah. Kemarin juga ada rumah di RW 7 yang terkena musibah dan menjadi perhatian kami,” katanya.
Drainase Jadi Prioritas Berikutnya
Sri mengungkapkan, masih terdapat sejumlah aspirasi masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pengawalan lebih lanjut. Salah satunya berkaitan dengan drainase.
Menurutnya, pembangunan dan pembenahan drainase menjadi salah satu kebutuhan yang diharapkan dapat segera direalisasikan, terutama untuk mengantisipasi persoalan genangan air ketika musim hujan.
“Untuk September ini yang menjadi perhatian adalah drainase. Mudah-mudahan ke depan aspirasi masyarakat lainnya juga bisa direalisasikan secara bertahap,” ungkapnya.
Selain drainase, persoalan air bersih juga menjadi salah satu kebutuhan yang menurutnya penting untuk terus diperjuangkan.
Sri berharap berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, jalan lingkungan, penerangan hingga infrastruktur permukiman dapat semakin baik sehingga aktivitas warga menjadi lebih nyaman.
Ia juga menyampaikan bahwa kebutuhan air bersih di wilayah RW 9 sejauh ini masih dapat diakomodasi, khususnya dalam menghadapi musim kemarau.
“Alhamdulillah, untuk musim kemarau di RW 9 masih bisa diakomodasi. Mudah-mudahan kebutuhan air bersih dan infrastruktur lainnya juga bisa terus kita perjuangkan,” tuturnya.
Sampah Jadi Pekerjaan Rumah Kota Cimahi
Di sisi lain, persoalan sampah menjadi salah satu aspirasi yang belum sepenuhnya dapat direalisasikan.
Sri mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan lahan. Karena itu, menurutnya diperlukan solusi yang lebih komprehensif agar persoalan sampah di Kota Cimahi dapat ditangani dari hulu hingga hilir.
“Masalah sampah masih belum terealisasi karena salah satunya lahannya belum ada. Kita harus jeli bagaimana sampah di Kota Cimahi bisa lebih sedikit,” ujarnya.
Ia menilai, persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan kesadaran masyarakat sekaligus sistem pengelolaan yang lebih baik agar volume sampah dapat ditekan.
Karena itu, aspirasi masyarakat mengenai lingkungan dan persampahan akan menjadi salah satu hal yang terus dikawal dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
Lapangan Kerja dan BPJS PBI Ikut Disorot
Tak hanya pembangunan fisik, Sri juga menyoroti persoalan sosial dan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil.
Ia menyebut, apabila tersedia anggaran, pihaknya akan mendorong agar program yang menyentuh kebutuhan masyarakat kecil menjadi prioritas.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah akses BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain jaminan sosial, persoalan lapangan pekerjaan juga dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapatkan perhatian serius.
“Yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Di Kota Cimahi ini masih kurang. Harus ada bagaimana supaya tidak banyak pengangguran,” kata Sri.
Menurutnya, penciptaan lapangan kerja menjadi penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah bersama DPRD perlu mencari berbagai terobosan agar masyarakat, khususnya kelompok usia produktif, memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan maupun mengembangkan usaha.
Sri: Aspirasi Masyarakat Harus Dikawal, Tapi Bertahap
Dalam kesempatan tersebut, Sri juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi anggaran pemerintah yang saat ini harus dikelola secara lebih efisien.
Ia meminta masyarakat tetap bersabar terhadap aspirasi yang belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat seluruh usulan tidak mungkin direalisasikan sekaligus. Karena itu, diperlukan skala prioritas dan pelaksanaan secara bertahap.
“Kita memberikan arahan kepada masyarakat untuk bersabar. Dengan anggaran yang terbatas, kita tidak bisa menentukan semuanya sekaligus. Intinya harus bertahap, step by step,” jelasnya.
Sri menegaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti pada forum reses. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan untuk dikawal dan diperjuangkan sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Pengawalan Pemerintah Dinilai Berjalan Baik
Terkait pengawalan terhadap hasil reses, Sri mengapresiasi pemerintah yang dinilainya telah menjalankan proses tersebut dengan cukup baik.
Menurutnya, koordinasi antara legislatif dan pemerintah diperlukan agar setiap aspirasi masyarakat dapat terkontrol, dievaluasi, kemudian ditentukan berdasarkan skala prioritas pembangunan.
“Alhamdulillah, dari pemerintah untuk pengawalan reses sudah cukup bagus. Jadi kita terkontrol dan terevaluasi,” ujarnya.
Ia berharap sinergi tersebut terus diperkuat sehingga reses benar-benar menjadi jembatan antara masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah.
Dengan demikian, aspirasi yang muncul dari tingkat lingkungan seperti RW dan kelurahan tidak hanya tercatat dalam forum pertemuan, tetapi dapat berujung pada kebijakan maupun pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bagi Sri, keberhasilan reses bukan semata-mata diukur dari banyaknya aspirasi yang terkumpul, melainkan sejauh mana aspirasi tersebut mampu dikawal hingga menjadi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. (Bagdja)
