Jawa Barat, Cimahi l secondnewsupdate.co.id — Antusiasme masyarakat menghadiri kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Demokrat, H Edi Kanedi, di luar perkiraan.
Meski panitia hanya menyiapkan kapasitas sekitar 100 peserta, sedikitnya 150 warga hadir untuk mengikuti agenda penyerapan aspirasi masyarakat tersebut.
Reses dalam Masa Persidangan II itu digelar di Tempat Rumah Aspirasi Partai Demokrat, Perumahan Pharmindo, Jalan Triwulan I, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Sabtu (29/8/2026).
Membludaknya jumlah peserta menjadi pemandangan tersendiri. Keterbatasan tempat yang semula membuat panitia membatasi undangan justru tidak menyurutkan keinginan masyarakat untuk datang dan bertemu langsung dengan wakil mereka di parlemen.
Edi mengaku bersyukur sekaligus mengapresiasi tingginya perhatian masyarakat. Menurutnya, kehadiran warga yang melebihi jumlah undangan menunjukkan masih kuatnya hubungan komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat.
“Alhamdulillah, yang hadir ternyata melebihi kapasitas. Awalnya yang diundang sekitar 100 orang, tetapi yang datang bisa mencapai 150 orang,” ujar Edi.
Menurut dia, reses bukan sekadar agenda formal anggota DPRD untuk bertemu konstituen. Lebih dari itu, reses menjadi momentum penting untuk membangun silaturahmi sekaligus mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
Edi menjelaskan, sebagai anggota DPRD, dirinya memiliki tanggung jawab untuk menerima, mencatat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku.
“Tujuan reses ini tentunya untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat. Aspirasi yang disampaikan nantinya akan dibawa dan disampaikan kepada pemerintah, baik di tingkat Kota Cimahi maupun sesuai kewenangannya,” katanya.
Bukan Sekadar Datang, Aspirasi Harus Dikawal
Edi menegaskan, menyerap aspirasi hanyalah tahap awal. Persoalan berikutnya adalah bagaimana aspirasi tersebut dapat masuk dalam sistem perencanaan pembangunan dan kemudian dikawal agar tidak berhenti sebagai catatan di atas kertas.
Hal itu disampaikan Edi karena dalam pengalaman pelaksanaan reses sebelumnya, terdapat sejumlah aspirasi masyarakat yang belum seluruhnya masuk dalam sistem penginputan perencanaan pembangunan.
Ia mengaku kerap melakukan pengecekan atau cross-check kepada perangkat daerah maupun pihak yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan untuk mengetahui status aspirasi yang telah disampaikan masyarakat.
“Yang terpenting bukan hanya aspirasi itu disampaikan, tetapi bagaimana proses penginputannya dan bagaimana pelaksanaannya nanti dikawal. Kalau tidak dikawal, tentu akan sulit,” tegasnya.
Menurut Edi, persoalan penginputan aspirasi perlu mendapat perhatian karena terdapat aspirasi yang sebelumnya sudah masuk, namun pada proses berikutnya tidak lagi terlihat dalam daftar yang ada.
Karena itu, komunikasi dengan pihak terkait menjadi bagian penting untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak hilang dalam proses administrasi perencanaan pembangunan.
Banjir dan Sampah Jadi Sorotan Warga
Dalam forum reses tersebut, sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat turut menjadi bahan pembicaraan.
Salah satunya adalah persoalan banjir yang masih menjadi perhatian warga di sejumlah wilayah Kota Cimahi.
Edi menilai penanganan banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama terkait kebiasaan membuang sampah.
Di sisi lain, pemerintah juga dinilai perlu memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta sistem pengangkutan sampah berjalan dengan baik.
“Persoalan banjir juga berkaitan dengan ketertiban masyarakat, terutama soal membuang sampah. Tetapi pemerintah juga harus memfasilitasi sarana dan prasarana persampahan yang memadai,” jelasnya.
Menurut dia, keterbatasan sarana pengangkutan menuju tempat pembuangan sementara juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama.
Dengan demikian, penanganan banjir dan sampah harus dilakukan secara bersamaan.
Masyarakat didorong untuk lebih disiplin menjaga lingkungan, sementara pemerintah harus menghadirkan sistem pelayanan persampahan yang mampu menjawab kebutuhan warga.
Pendidikan Masih Jadi Aspirasi yang Krusial
Selain persoalan lingkungan, sektor pendidikan juga kembali muncul sebagai salah satu aspirasi yang dianggap penting oleh masyarakat.
Edi menyebut persoalan pendidikan memang kerap menjadi pembahasan dalam kegiatan reses yang dilakukannya.
Menurutnya, pendidikan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Keberadaan sekolah negeri dengan biaya pendidikan yang lebih terjangkau menjadi salah satu hal yang sangat diharapkan masyarakat.
“Kalau urusan sekolah, memang selalu menjadi pembicaraan yang krusial karena pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu terus memperhatikan kebutuhan pendidikan, baik dari sisi ketersediaan fasilitas maupun akses masyarakat terhadap pendidikan yang layak.
Reses ke-14, Edi: Silaturahmi Tetap yang Utama
Bagi Edi Kanedi, kegiatan reses kali ini juga menjadi bagian dari perjalanan panjangnya sebagai anggota DPRD Kota Cimahi dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Ia menyebut kegiatan reses yang dilaksanakannya telah memasuki agenda ke-14 selama dirinya menjabat sebagai anggota DPRD.
Dalam pelaksanaannya, peserta reses tidak selalu berasal dari wilayah yang sama. Kegiatan dilakukan secara bergantian untuk memberikan ruang kepada masyarakat dari berbagai wilayah agar dapat menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Kapasitas memang terbatas. Karena kalau seluruh masyarakat harus diundang, tentu tidak akan memadai dari sisi tempat, waktu maupun lokasi. Karena itu masyarakat yang hadir merupakan perwakilan,” tuturnya.
Edi juga menekankan bahwa esensi reses tidak hanya terletak pada penyampaian aspirasi, tetapi juga pada terbangunnya komunikasi dan silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat.
Menurutnya, kedekatan dengan masyarakat menjadi modal penting bagi seorang anggota legislatif untuk memahami persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan.
Hadir dari Berbagai Unsur Masyarakat
Kegiatan reses tersebut dihadiri sejumlah unsur masyarakat dan kader Partai Demokrat dari berbagai wilayah.
Di antaranya perwakilan RW 70, RW 18 yang bergabung dengan RW 17, RW 21, serta sejumlah pengurus ranting Partai Demokrat.
Turut hadir Ketua Ranting setempat dan sejumlah jajaran pengurus partai, termasuk pihak yang menjadi tuan rumah kegiatan.
Kehadiran masyarakat yang melampaui jumlah undangan membuat suasana reses berlangsung cukup semarak. Namun Edi meminta seluruh peserta tetap mengikuti kegiatan dengan santai agar dialog dapat berlangsung terbuka dan tidak kaku.
Ia berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan persoalan yang benar-benar mereka hadapi di lingkungan masing-masing.
Sebab, menurutnya, suara masyarakat menjadi salah satu bahan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi representasi dan memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah.
“Yang lebih penting tentunya silaturahminya. Dari sini kita bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan apa yang harus diperjuangkan,” katanya.
Aspirasi Tak Boleh Berhenti di Ruang Reses
Membludaknya peserta reses Edi Kanedi menjadi gambaran bahwa ruang komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat masih sangat dibutuhkan.
Bagi masyarakat, reses menjadi kesempatan untuk menyampaikan persoalan secara langsung.
Sementara bagi anggota DPRD, forum tersebut menjadi sumber informasi untuk mengetahui kondisi riil di lapangan yang terkadang tidak sepenuhnya tergambar dalam laporan administratif.
Karena itu, pekerjaan anggota dewan tidak berhenti ketika kegiatan reses selesai.
Aspirasi yang telah disampaikan harus dipilah berdasarkan kewenangan, dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, masuk dalam mekanisme perencanaan pembangunan dan, yang tidak kalah penting, terus dikawal hingga tahap pelaksanaan.
Pesan itulah yang menjadi garis besar reses H Edi Kanedi kali ini: bukan sekadar menampung aspirasi, tetapi memastikan suara masyarakat tetap memiliki jalan untuk diperjuangkan.
Bagi Edi, tingginya kehadiran masyarakat bukan semata-mata angka. Lebih dari itu, 150 warga yang datang di tengah keterbatasan tempat menjadi sinyal bahwa masyarakat masih menaruh harapan kepada wakilnya untuk membawa persoalan dari lingkungan mereka ke meja kebijakan.
Dan dari ruang sederhana di Perumahan Pharmindo itulah, berbagai suara warga Cimahi kembali dikumpulkan—untuk kemudian diperjuangkan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan di pemerintahan. (Bagdja)
