Jawa Barat, Cimahi | secondnewsupdate.co.id – Suasana reses Anggota DPRD Kota Cimahi sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, H. Dadang Jaenudin, berlangsung lebih ramai dari perkiraan.
Agenda penyerapan aspirasi masyarakat pada masa persidangan II yang digelar di kediamannya, Jalan Cigugur, Kecamatan Cimahi Tengah, bahkan dihadiri sekitar 350 konstituen. Sabtu (29/8/2026).
Jumlah tersebut melampaui kapasitas yang sebelumnya dipersiapkan. Dadang mengaku semula mengundang sekitar 300 orang, namun antusiasme masyarakat untuk hadir dan menyampaikan langsung berbagai persoalan di lingkungannya ternyata cukup tinggi.
Kondisi tersebut membuat forum reses tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi berubah menjadi ruang dialog yang cukup hidup.
Beragam persoalan masyarakat disampaikan secara langsung, mulai dari kebutuhan infrastruktur lingkungan hingga persoalan sosial dan pendidikan.
“Undangannya sekitar 300 orang, tetapi yang datang ternyata lebih dari itu. Antusias masyarakat cukup tinggi,” ujar Dadang.
Aspirasi Tak Berhenti di Jalan dan Gorong-Gorong
Dalam dialog bersama masyarakat, Dadang menyebut sebagian besar aspirasi yang muncul masih berkaitan dengan kebutuhan dasar warga. Di antaranya pembangunan jalan setapak, perbaikan gorong-gorong, hingga kebutuhan air bersih.
Menurutnya, sejumlah usulan tersebut sebelumnya memang sudah masuk dalam daftar aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses maupun mekanisme lainnya.
Namun, ia menegaskan bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan sekaligus.
Setiap program harus melalui proses verifikasi dan survei lapangan sebelum ditentukan skala prioritas serta tahap pelaksanaannya.
Salah satu contoh adalah program perbaikan rumah warga yang sebelumnya diusulkan cukup banyak.
Dadang menjelaskan, terdapat 28 usulan pembangunan atau perbaikan rumah yang kemudian diverifikasi melalui survei lapangan.
Dari hasil verifikasi tersebut, sebanyak tujuh rumah telah mendapatkan realisasi bantuan secara bertahap.
“Tujuh rumah sudah dibangun. Dari 28 usulan, sebelumnya dilakukan verifikasi dan survei ke lapangan. Kemudian realisasinya dilakukan bertahap,” jelasnya.
Realisasi tujuh rumah tersebut, lanjut Dadang, terbagi dalam dua tahap, yakni dua rumah pada tahap pertama dan lima rumah pada tahap berikutnya.
Ia berharap masih ada kesempatan untuk melanjutkan program tersebut pada tahap berikutnya, mengingat masih terdapat kebutuhan masyarakat yang belum seluruhnya tertangani.
Efisiensi Anggaran Jadi Perhatian, Ekonomi Warga Dinilai Masih Berat
Selain persoalan infrastruktur, kondisi perekonomian masyarakat juga menjadi salah satu perhatian yang muncul dalam forum reses.
Dadang mengatakan masyarakat mungkin tidak secara langsung merasakan dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Namun, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mulai merasakan tekanan ekonomi yang semakin berat.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah maupun anggota legislatif dalam menentukan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kalau masyarakat mungkin tidak terlalu merasa dampak efisiensi secara langsung. Tetapi mereka merasakan kondisi ekonomi saat ini cukup sulit,” ungkapnya.
Karena itu, aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses tidak semata-mata berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh persoalan sosial yang lebih mendasar.
Persoalan Anak Putus Sekolah Ikut Mencuat
Salah satu aspirasi yang cukup menarik perhatian dalam reses tersebut adalah persoalan anak putus sekolah yang belum memiliki ijazah.
Warga mempertanyakan kemungkinan adanya bantuan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal seperti Paket A, Paket B, maupun Paket C, sehingga anak-anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan formal tetap mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan dan dokumen kelulusan.
Bagi Dadang, persoalan tersebut perlu diinventarisasi terlebih dahulu agar dapat diketahui secara jelas siapa saja warga yang membutuhkan bantuan.
Ia meminta masyarakat yang memiliki persoalan serupa untuk didata dan disampaikan sehingga dapat menjadi bahan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.
“Untuk sementara diinventarisasi dulu orang-orangnya. Nanti datanya diserahkan,” kata Dadang.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena pendidikan tidak hanya menyangkut kegiatan belajar di sekolah, tetapi juga menyangkut masa depan anak-anak dan peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan maupun meningkatkan taraf hidup.
Warga Juga Menyoroti Program MBG
Dalam sesi dialog, masyarakat juga sempat menyinggung keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertanyaan tersebut muncul karena sebagian warga ingin mengetahui sejauh mana pemerintah daerah maupun DPRD Kota Cimahi terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
Dadang kemudian menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG bukan sepenuhnya berada dalam kewenangan DPRD maupun pemerintah kota, sehingga dirinya tidak ingin memberikan informasi yang keliru kepada masyarakat.
Menurutnya, hal tersebut justru menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif mempertanyakan program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
Dadang: Reses Harus Menjadi Ruang Mendengar, Bukan Sekadar Formalitas
Bagi Dadang, tingginya jumlah masyarakat yang hadir menjadi sinyal bahwa kegiatan reses masih dibutuhkan sebagai ruang komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat.
Reses, menurutnya, bukan hanya kesempatan bagi anggota DPRD untuk menyampaikan program, tetapi terutama untuk mendengarkan persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat paling bawah.
Aspirasi yang disampaikan warga selanjutnya menjadi bahan untuk diinventarisasi, diverifikasi, dan diperjuangkan sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran daerah.
“Yang penting aspirasi masyarakat kita inventarisasi terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat mana yang bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dengan demikian, persoalan seperti jalan lingkungan, gorong-gorong, air bersih, rumah yang membutuhkan perbaikan, hingga anak putus sekolah tidak berhenti sebagai catatan dalam forum reses.
Aspirasi tersebut diharapkan dapat masuk ke dalam pembahasan program pembangunan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Antusiasme sekitar 350 konstituen yang hadir pun menjadi gambaran bahwa masyarakat masih memiliki harapan besar kepada wakilnya di parlemen.
Mereka datang bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan membawa persoalan nyata dari lingkungan masing-masing.
Bagi Dadang, suara-suara tersebut merupakan amanah yang harus dicatat, dikawal, dan diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku. (Bagdja)
