Jawa Barat, Cimahi l secondnewsupdate.co.id – Reses anggota DPRD Kota Cimahi kali ini tak sekadar menjadi agenda rutin untuk bertemu konstituen.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang disebut sedang tidak baik-baik saja, Anggota DPRD Kota Cimahi sekaligus Ketua Komisi III, Mochamad Nofip, memilih menyerap aspirasi warga secara langsung sekaligus memilah kebutuhan yang benar-benar mendesak.
Reses tersebut digelar di wilayah Baros, Kecamatan Cimahi Selatan, Minggu (23/8/2026). Kemarin.
Berbeda dari pola serap aspirasi yang hanya berujung pada daftar panjang usulan, Nofip justru mengajak masyarakat memahami kondisi anggaran daerah.
Menurutnya, keterbatasan fiskal membuat seluruh usulan tidak mungkin direalisasikan secara bersamaan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi di lapangan.
“Memang kita menerima segala aspirasi masyarakat. Ada beberapa usulan seperti jalan lingkungan, jalan setapak, maupun jalan kota yang harus dibenahi,” kata Nofip.
Namun, kata dia, kondisi anggaran Kota Cimahi saat ini membuat pihaknya harus lebih selektif.
“Anggaran ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi bukan sebanyak-banyaknya usulan yang kita ambil, tetapi kita pilih mana yang urgensitasnya lebih penting,” ujarnya.
Banjir dan Jalan Lingkungan Jadi Sorotan
Sebagai Kerua Komisi III yang membidangi sejumlah persoalan pembangunan dan infrastruktur, Nofip mengaku akan memberikan perhatian lebih terhadap persoalan fisik yang langsung dirasakan masyarakat.
Sejumlah kebutuhan yang mencuat dalam reses antara lain perbaikan jalan lingkungan, jalan setapak, drainase hingga penanganan titik-titik yang berpotensi menimbulkan banjir.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari sisi pembangunan semata. Kondisi lapangan harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah menentukan program yang akan dikerjakan.
“Kalau masalah pembangunan sudah jelas. Yang sekarang saya utamakan adalah jalan lingkungan, jalan setapak, drainase, dan persoalan banjir,” tegasnya.
Nofip menilai, ketika kemampuan anggaran terbatas, pembangunan harus diarahkan terlebih dahulu kepada kebutuhan yang dampaknya paling besar terhadap masyarakat.
Ia pun memastikan aspirasi yang telah disampaikan warga tidak berhenti setelah kegiatan reses selesai.
“Insya Allah, komisi kita akan mengawal. Pasti mengawal. Kalau tidak, buat apa kita menjadi wakil rakyat kalau tidak bisa mengawal aspirasi masyarakat,” katanya.
Sampah Jadi Alarm Serius Kota Cimahi
Selain infrastruktur, persoalan sampah juga menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam pertemuan dengan masyarakat.
Nofip mengingatkan bahwa persoalan sampah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Penanganannya harus dimulai dari tingkat rumah tangga.
Ia mendorong masyarakat membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya.
Menurutnya, langkah sederhana seperti memisahkan sampah organik dan anorganik dapat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah yang semakin berat.
“Kalau sampah, kita harus mulai dari rumah sendiri. Sampah dipilah. Kalau bisa zero waste, tentu jauh lebih bagus,” tuturnya.
Dorongan tersebut dinilai penting karena kapasitas pengelolaan sampah yang ada saat ini menghadapi tekanan.
Nofip menyebut kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti sudah semakin terbebani.
Karena itu, masyarakat perlu didorong untuk tidak hanya berpikir bagaimana sampah dibuang, tetapi bagaimana sampah dapat dikurangi dan diolah sejak dari rumah.
Ia juga menyinggung rencana pengembangan fasilitas pengolahan sampah regional Legok Nangka.
Namun, menurutnya, kewenangan proyek tersebut berada di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan saat ini masih dalam tahap pembangunan.
“Legok Nangka masih belum dibuka, masih dalam tahap pembangunan. Katanya dipercepat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa cepat,” ujarnya.
Undang 300 Warga, Efisiensi Anggaran Jadi Pertimbangan
Dalam pelaksanaan reses, Nofip menyebut pihaknya mengundang sekitar 300 warga.
Jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi anggaran dan kebijakan efisiensi yang sedang berlangsung.
“Total undangan sekitar 300. Anggaran kita juga dibatasi karena ada efisiensi, sehingga kita mengundang semaksimal mungkin di angka tersebut,” jelasnya.
Meski jumlah peserta dibatasi, Nofip menegaskan bahwa substansi reses tetap diarahkan untuk mendengarkan persoalan masyarakat secara langsung.
Baginya, reses bukan sekadar forum seremonial. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi wakil rakyat untuk mengetahui kondisi faktual di lingkungan masyarakat sekaligus menjelaskan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan setiap aspirasi.
Tak Semua Usulan Bisa Langsung Direalisasikan
Nofip juga meminta masyarakat tidak terburu-buru menganggap setiap aspirasi yang disampaikan dalam reses akan langsung berubah menjadi proyek pembangunan.
Menurutnya, setiap usulan harus melewati proses pembahasan, penentuan skala prioritas, kemampuan anggaran serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Ia memastikan usulan masyarakat tetap akan dibawa dan dikomunikasikan kepada dinas yang memiliki kewenangan.
“Setelah aspirasi ini kita tampung, mudah-mudahan kita coba usulkan kepada dinas masing-masing,” katanya.
Sikap tersebut, menurut Nofip, penting agar masyarakat memperoleh gambaran realistis mengenai kondisi pembangunan Kota Cimahi.
Ia tidak ingin masyarakat merasa kecewa hanya karena menganggap seluruh aspirasi yang disampaikan pasti dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan.
Ada Proposal Pembangunan untuk Anak-anak
Dalam kesempatan tersebut, Nofip juga menerima usulan pembangunan fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan tertentu.
Salah satu proposal yang dibawanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas untuk anak-anak.
Ia menyebut terdapat sekitar 40 anak yang membutuhkan fasilitas tersebut. Nofip berkomitmen mengajukan usulan tersebut pada tahun ini agar fasilitas yang dimaksud dapat dipermanenkan.
“Saya akan ajukan tahun ini untuk dibangun, dipermanenkan. Di situ ada sekitar 40 anak,” ungkapnya.
Nofip: Wakil Rakyat Harus Berani Mengawal
Bagi Nofip, menjadi anggota legislatif bukan hanya persoalan menampung keluhan warga. Ada tanggung jawab untuk mengawal aspirasi tersebut hingga masuk dalam pembahasan program pemerintah.
Namun ia kembali mengingatkan, keterbatasan anggaran membuat seluruh kebutuhan harus disusun berdasarkan tingkat kepentingannya.
Jika terjadi kondisi yang mendesak, seperti persoalan banjir dan infrastruktur lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas warga, maka hal itu harus mendapatkan perhatian lebih dahulu.
“Kalau masalah urgensitas, sementara ini bagi saya banjir dan jalan lingkungan itu yang penting hari ini,” pungkas Nofip.
Reses di Baros pun menjadi gambaran bahwa persoalan pembangunan di tingkat akar rumput masih membutuhkan perhatian serius.
Di satu sisi masyarakat membutuhkan perbaikan infrastruktur dan solusi persoalan lingkungan, sementara di sisi lain pemerintah harus berhadapan dengan ruang fiskal yang terbatas.
Di tengah situasi tersebut, prioritas, transparansi dan pengawalan aspirasi menjadi kunci agar usulan masyarakat tidak sekadar tercatat dalam lembaran hasil reses, tetapi memiliki peluang untuk benar-benar diperjuangkan dalam proses penganggaran Kota Cimahi. (Bagdja)
