Kabupaten Bandung, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memperkuat kolaborasi dengan jajaran kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di tengah luasnya wilayah serta kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) saat menerima kunjungan Kapolresta Bandung Kombes Pol. Tri Suhartanto bersama jajaran dalam forum Forkopimda di Rumah Dinas Bupati Bandung, Senin (5/10/2026).
Pertemuan itu menjadi momentum awal memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan kepolisian, khususnya setelah pergantian pucuk pimpinan di Polresta Bandung.
KDS menyambut positif kehadiran Tri Suhartanto dan menyatakan kesiapan Pemkab Bandung untuk membangun koordinasi hingga ke tingkat kewilayahan.
“Saya siap untuk terus berkolaborasi dengan Kapolresta Bandung dan juga jajaran Kapolres, termasuk para Kapolsek,” ujar KDS.
Menurut KDS, kolaborasi tersebut penting karena menjaga kondusivitas Kabupaten Bandung membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, bukan hanya kepolisian maupun pemerintah daerah.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Kapolresta Bandung sebelumnya, Kombes Pol. Aldi, yang disebut telah berkontribusi terhadap penurunan angka kriminalitas di Kabupaten Bandung.
“Alhamdulillah angka kriminal di Kabupaten Bandung menurun. Saya tepuk tangan untuk Kapolres,” katanya.
Wilayah Luas, Potensi Kerawanan Jadi Perhatian
KDS turut menggambarkan tantangan keamanan dan keselamatan yang dihadapi Kabupaten Bandung. Berdasarkan data yang disampaikannya, wilayah Kabupaten Bandung mencapai sekitar 176.000 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 3,9 juta jiwa.
Karakter geografis Kabupaten Bandung yang memiliki wilayah dengan ketinggian hingga sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut serta kondisi kemiringan lahan tertentu juga membuat sejumlah kawasan memiliki potensi kerawanan bencana.
Kertasari dan Pangalengan, misalnya, menjadi wilayah yang mendapat perhatian karena memiliki kawasan yang rawan longsor.
KDS berharap kehadiran Kapolresta Bandung yang baru dapat semakin memperkuat upaya menjaga keamanan sekaligus mendukung penanganan berbagai persoalan di wilayah.
“Memang ada daerah-daerah yang rawan, termasuk daerah yang longsor. Mudah-mudahan Pak Kapolresta bisa membantu pemerintah Kabupaten Bandung semakin aman dan kondusif,” ujarnya.
Narkoba dan Miras Oplosan Jadi Sorotan
Selain persoalan keamanan secara umum, KDS secara khusus menyoroti ancaman peredaran narkoba dan minuman oplosan.
Ia mengatakan Pemkab Bandung sejalan dengan para alim ulama, MUI, serta organisasi masyarakat Islam dalam upaya memberantas peredaran narkoba.
KDS juga meminta perhatian terhadap dugaan peredaran minuman oplosan di wilayah Cicalengka yang dinilai perlu mendapatkan penanganan sesuai ketentuan hukum.
“Perlu ada langkah-langkah. Narkoba dibabat di Kabupaten Bandung ini saya sepakat,” tegas KDS.
Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan generasi muda dan terciptanya lingkungan sosial yang aman.
KDS Dorong Forkopimda Makin Solid
KDS juga mendorong soliditas seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Bandung, mulai dari kepolisian, TNI, kejaksaan hingga unsur terkait lainnya.
Ia menyebut komunikasi antarunsur Forkopimda selama ini juga dilakukan melalui pertemuan informal yang digelar secara rutin.
“Forkopimda ini biasa dilaksanakan rapat nonformal, secara langsung saja sebulan sekali. Tidak serius, tapi sambil ngopi sambil santai,” katanya.
Menurut KDS, pola komunikasi yang cair tersebut diharapkan dapat membuat koordinasi antarpemangku kepentingan semakin efektif dalam merespons berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Kapolresta Bandung Usung Konsep JAWARA
Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Pol. Tri Suhartanto memperkenalkan konsep kerja yang akan menjadi salah satu pijakannya dalam menjalankan tugas di Kabupaten Bandung, yakni JAWARA.
JAWARA merupakan akronim dari Jaga Amanah, Wibawa, Ada, Ramah, dan Akhlak.
Konsep tersebut, kata Tri, telah menjadi bagian dari pendekatan yang ia gunakan sejak bertugas di Cimahi.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan kepolisian tidak semata-mata diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap.
Justru, menurutnya, semakin sedikit gangguan keamanan yang terjadi dapat menjadi indikator bahwa upaya menjaga Harkamtibmas berjalan dengan baik.
“Bagi saya, pengungkapan kasus atau penegakan hukum yang dilakukan adalah bukti ketidakberhasilan Harkamtibmas. Maka yang kita kedepankan adalah bagaimana menjaga Harkamtibmas di wilayah Kabupaten,” ujar Tri.
Tri menilai terciptanya situasi keamanan dan ketertiban membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kerja sama yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung.
“Ini tidak bisa bekerja sendiri, tentu saja harus kerja sama yang baik antarstakeholder,” katanya.
Dengan sinergi antara Pemkab Bandung, Polresta Bandung, TNI, kejaksaan, tokoh agama, organisasi masyarakat dan seluruh elemen masyarakat, upaya menciptakan Kabupaten Bandung yang aman, tertib dan kondusif diharapkan dapat semakin diperkuat. (Apih)
