Pandeglang, Banten | secondnewsupdate.co.id — Rentetan persoalan di sejumlah dapur Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG) Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, semakin menjadi sorotan publik.
Berbagai persoalan mulai mencuat, dari dugaan pendistribusian pisang tidak layak konsumsi oleh SPPG Kadugading, belum lengkapnya dokumen perizinan tiga dapur, hingga pengunduran diri Kepala Koki dan Akuntan SPPG Menes 1 yang berdampak pada terhentinya operasional dapur.
Namun, di tengah mencuatnya berbagai persoalan tersebut, muncul pertanyaan serius mengenai efektivitas fungsi pengawasan.
Ke mana peran Satuan Tugas (Satgas), Koordinator Wilayah (Korwil), dan Koordinator Kecamatan (Korcam) selama berbagai persoalan itu berlangsung?
Sorotan tajam disampaikan Ketua DPC Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten Kabupaten Pandeglang. Ahmad Khotib. Jum’at (13/11/2026).
Ia menilai, rentetan persoalan yang terjadi di lapangan perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah Kecamatan Menes.
“Sudah banyak persoalan yang terungkap ke publik, tetapi sampai saat ini belum ada satu pun pihak yang ditindak tegas. Apakah harus menunggu masalah semakin besar baru ada langkah? Ada apa sebenarnya di balik ini semua?” tegas Khotib.
Menurutnya, setiap unsur pengawasan memiliki tanggung jawab dan fungsi masing-masing yang seharusnya dijalankan secara maksimal.
Korcam sebagai unsur pengawasan di tingkat kecamatan semestinya memahami kondisi riil setiap dapur SPPG di wilayah kerjanya.
Sementara Korwil memiliki tanggung jawab melakukan koordinasi, pemantauan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kinerja di wilayah binaannya.
Adapun Satgas diharapkan memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, termasuk aspek keamanan pangan, kelayakan operasional, administrasi, dan kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat.
Karena itu, Khotib mempertanyakan bagaimana berbagai persoalan tersebut bisa muncul dan menjadi perhatian publik tanpa adanya langkah pengawasan maupun evaluasi yang terlihat secara terbuka.
Rencana Satgas untuk melakukan inspeksi terhadap seluruh dapur SPPG di Kabupaten Pandeglang memang menjadi langkah yang patut diapresiasi.
Namun, menurutnya, inspeksi tersebut jangan sampai hanya menjadi kegiatan pemeriksaan administratif tanpa menyentuh persoalan mendasar yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Pemeriksaan harus mampu mengungkap penyebab munculnya berbagai persoalan, termasuk dugaan kelalaian dalam pengawasan.
Evaluasi juga perlu menyasar seluruh unsur yang memiliki tanggung jawab, mulai dari pengelola dapur hingga jajaran koordinator dan pengawas program.
Masyarakat pun berharap pemeriksaan dilakukan secara objektif, transparan, dan menyeluruh.
Tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen perizinan bangunan maupun persyaratan operasional, tetapi juga memastikan bahan pangan yang didistribusikan benar-benar layak konsumsi dan memenuhi standar keamanan pangan.
Sebab, program MBG menyangkut pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat.
Dengan demikian, setiap bentuk dugaan kelalaian harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang serius dan berdasarkan fakta.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum memperoleh tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai langkah evaluasi maupun kemungkinan penindakan terhadap kinerja Satgas, Korwil, dan Korcam di wilayah Kecamatan Menes.
Biro Wilayah Banten Redaksi secondnewsupdate.co.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
Publik kini menunggu pembuktian bahwa inspeksi yang dijanjikan bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi momentum pembenahan menyeluruh agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (Sanan)
