Garut, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten Garut dalam memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani kembali ditegaskan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin.
Ia menyatakan dukungan terhadap prakarsa DPRD Kabupaten Garut dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Dukungan tersebut disampaikan Syakur saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut dengan agenda penyampaian pendapat pemerintah daerah terhadap Raperda inisiatif DPRD tersebut.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutannya, Syakur menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Garut yang telah mengambil prakarsa menghadirkan regulasi khusus untuk melindungi sekaligus memberdayakan petani.
Menurutnya, inisiatif tersebut mencerminkan kepedulian dan keberpihakan lembaga legislatif terhadap petani yang selama ini menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah, khususnya dalam menjaga produktivitas pertanian dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Ia menilai, penyusunan Raperda ini merupakan langkah strategis sekaligus wujud sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Garut.
Syakur pun menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Raperda tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya kelengkapan data dan informasi sebagai landasan dalam menyempurnakan substansi regulasi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan para petani.
“Saya mohon kepada DPRD untuk memberikan data selengkapnya. Karena menurut saya itu sangat detail dan sangat melaraskan kita semua supaya ke depan lebih bisa memberikan keberpihakan kepada para petani,” ujar Syakur.
Lebih lanjut, Syakur menyoroti besarnya jumlah masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian di Kabupaten Garut.
Menurutnya, keberadaan petani memiliki peranan penting dalam menjaga ketersediaan dan memenuhi kebutuhan pangan daerah.
“Artinya proporsinya dari kerjanya itu juga lebih besar peranan dalam retribusi pangan bagi Kabupaten Garut,” tambahnya.
Ia berharap, pembahasan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat berjalan optimal dengan melibatkan berbagai masukan serta didukung data yang komprehensif.
Dengan demikian, regulasi yang nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi juga mampu menghadirkan kepastian hukum, perlindungan nyata, serta ruang pemberdayaan yang lebih luas bagi petani.
Pemerintah Kabupaten Garut berharap regulasi tersebut dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kemandirian petani, meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat tani secara berkelanjutan. (Agung)
