Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
BeritaInformatikaRagam Daerah

KDS Tegaskan Kades Tak Perlu Takut Kelola Dana Desa: Asal Sesuai Aturan, Jangan Ada yang Menyimpang!

109
×

KDS Tegaskan Kades Tak Perlu Takut Kelola Dana Desa: Asal Sesuai Aturan, Jangan Ada yang Menyimpang!

Sebarkan artikel ini
Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS, menegaskan bahwa kepala desa tidak perlu takut dalam mengelola anggaran desa selama seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Bandung, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS, menegaskan bahwa kepala desa tidak perlu takut dalam mengelola anggaran desa selama seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, KDS mengingatkan agar seluruh aparatur pemerintahan desa tidak bermain-main dengan anggaran dan menjauhi segala bentuk praktik penyimpangan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Example 300x600

Penegasan tersebut disampaikan KDS saat membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), di Gedung Budaya Soreang, Senin (16/11/2026).

Menurut KDS, pencegahan korupsi tidak boleh hanya dilakukan ketika anggaran sudah digunakan atau setelah muncul persoalan. Justru, langkah antisipasi harus dimulai sejak tahap awal perencanaan pembangunan desa.

Ia menilai kepala desa, sekretaris desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memahami secara utuh aturan, mekanisme, dan batasan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan desa.

“Jangan sampai kita tidak memberitahukan mana kira-kira rambu-rambu yang jangan sampai ditabrak,” tegas KDS.

Ia menjelaskan, salah satu upaya penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran adalah memastikan seluruh proses perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, transparan, dan sesuai mekanisme yang berlaku.

Karena itu, musyawarah pembangunan harus terus diperkuat mulai dari tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.

KDS juga menyoroti pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai landasan dalam menentukan arah pembangunan dan penggunaan anggaran.

Setiap program, kata dia, harus dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, kajian yang matang, serta perhitungan anggaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Termasuk dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pemerintah desa harus mengacu pada standar harga yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dan dievaluasi setiap tahun.

“Selama para Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD paham bagaimana membuat suatu rencana, mulai dari apa yang direncanakan, berapa anggaran yang dibutuhkan, dan sebagainya, dan selama itu sesuai, tidak usah takut. Yang perlu dihindari adalah praktik-praktik yang menyimpang,” ujarnya.

KDS Minta Inspektorat Lebih Aktif Turun ke Desa

Lebih lanjut, KDS menegaskan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa tidak boleh hanya berorientasi pada pemeriksaan setelah anggaran direalisasikan.

Pengawasan harus berjalan sejak proses perencanaan agar potensi kesalahan maupun penyimpangan dapat diantisipasi lebih dini.

Ia juga menyampaikan bahwa sistem perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terkoneksi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Oleh karena itu, seluruh aparatur desa diminta menjalankan setiap tahapan perencanaan dengan penuh kehati-hatian dan integritas.

Dalam kesempatan tersebut, KDS turut meminta Inspektorat Kabupaten Bandung agar lebih aktif melakukan pengawasan hingga ke tingkat pemerintahan desa.

Menurutnya, apabila terdapat informasi mengenai potensi persoalan dalam pengelolaan anggaran di suatu desa, Inspektorat melalui Inspektur Pembantu (Irban) diharapkan segera turun untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan.

“Inspektorat akan lebih sering turun ke tingkat desa untuk melakukan pengawasan. Pak Kades, jangan segan-segan. Kalau ada informasi tentang desa A, misalnya, Irban langsung turun tangan dan diperbaiki semuanya,” pesannya.

KDS berharap seminar tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan mampu meningkatkan pemahaman kepala desa dan seluruh perangkatnya mengenai tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan desa yang sesuai ketentuan.

DPMD Libatkan Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bandung, Supardian, mengatakan bahwa pencegahan korupsi merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.

Ia menjelaskan, dalam seminar kali ini DPMD Kabupaten Bandung untuk pertama kalinya melibatkan Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat sebagai narasumber.

Pelibatan unsur masyarakat penggiat antikorupsi tersebut bertujuan menghadirkan perspektif eksternal sekaligus memperkaya pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Pelibatan unsur masyarakat penggiat antikorupsi ini dimaksudkan untuk memperkaya perspektif. Kami ingin menghadirkan sudut pandang eksternal yang kritis terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga peserta tidak hanya melihat dari kacamata internal birokrasi, tetapi juga memahami bagaimana publik menilai integritas dan akuntabilitas desa,” ujar Supardian.

Melalui kegiatan tersebut, DPMD Kabupaten Bandung berharap seluruh aparatur pemerintahan desa semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, sementara potensi penyimpangan anggaran dapat dicegah sejak tahap perencanaan. (Apih)

Penulis: Apih Igun Ruhiyat Editor: Bama
Example 120x600
Example 300x600
Example 300x600