Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
BeritaHukumKriminal

Vonis 34 Tahun Penjara dalam Kasus BDS: Dadang Supriatna Tak Boleh Dihakimi Tanpa Bukti

113
×

Vonis 34 Tahun Penjara dalam Kasus BDS: Dadang Supriatna Tak Boleh Dihakimi Tanpa Bukti

Sebarkan artikel ini

Momentum Bangun Legacy!

Bupati Bandung dalam persidangan pada 29 September 2026, Dadang Supriatna hadir memberikan keterangan sebagai saksi.

Bandung, Jabar l secondnewsupdate.co.id – Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung terhadap dua terdakwa dalam kasus PT Bandung Daya Sentosa (BDS) menjadi momentum penting untuk mengakhiri penghakiman publik tanpa dasar pembuktian hukum. 

Di tengah sorotan kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp128,5 miliar, nama Bupati Bandung Dadang Supriatna juga menjadi perhatian publik.

Example 300x600

Namun, penegakan hukum harus tetap berpijak pada fakta persidangan. Seseorang yang hadir sebagai saksi tidak otomatis dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana.

Pengamat sekaligus Peneliti Senior LSI Denny JA, Muhammad Khotib, menilai putusan terhadap dua terdakwa kasus BDS harus menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh dicampuradukkan dengan penghakiman personal tanpa bukti.

Pada Kamis, 12 November 2026, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 16 tahun penjara kepada Yanuar Budinorman, Direktur Utama PT BDS.

Sementara itu, Castam, Direktur PT Cahaya Frozen Raya, dijatuhi hukuman 18 tahun penjara.

Perkara tersebut berkaitan dengan kerja sama pengadaan ayam boneless dada dan daging kerbau yang diberitakan mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp128,5 miliar.

Meski demikian, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Para pihak masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dadang Supriatna Bukan Terdakwa dalam Perkara Ini

Menurut Muhammad Khotib, masyarakat perlu membedakan secara tegas antara saksi, terdakwa, dan pihak yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Dalam persidangan pada 29 September 2026, Dadang Supriatna hadir memberikan keterangan sebagai saksi.

Berdasarkan pemberitaan mengenai kesaksiannya, Dadang menjelaskan bahwa operasional perusahaan dijalankan oleh jajaran direksi dan komisaris. 

Ia juga menyampaikan pernah meminta agar transaksi dihentikan dan persoalan tersebut diperiksa.

Keterangan tersebut harus dipahami sebagai bagian dari kesaksian di persidangan, bukan sebagai kesimpulan hukum yang belum tentu tercantum dalam putusan lengkap.

“Menjadi saksi tidak sama dengan menjadi terdakwa. Nama yang disebut dalam persidangan tidak otomatis menjadi nama yang terbukti melakukan kejahatan,” demikian prinsip yang ditekankan dalam pandangan Khotib.

Kedudukan Dadang sebagai kepala daerah juga tidak serta-merta membuktikan keterlibatan pidana dalam setiap persoalan yang terjadi di perusahaan milik daerah.

Jika terdapat bukti keterlibatan siapa pun, bukti tersebut harus diuji melalui mekanisme hukum. Sebaliknya, tanpa pembuktian, tuduhan personal tidak boleh diperlakukan sebagai fakta hukum.

Kritik Boleh Keras, tetapi Jangan Menghakimi Tanpa Bukti

Muhammad Khotib menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat dan melakukan unjuk rasa merupakan hak masyarakat yang harus dihormati.

Begitu pula tuntutan transparansi terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pengawasan publik justru diperlukan agar perusahaan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun, kritik harus tetap berada dalam koridor fakta dan tanggung jawab.

Pemberantasan korupsi, menurutnya, akan kehilangan wibawa apabila semangat antikorupsi justru digunakan untuk membenarkan penghukuman seseorang tanpa proses pembuktian.

Keadilan tidak boleh mengikuti selera politik. Putusan pengadilan harus dihormati, sementara setiap tuduhan terhadap seseorang wajib diuji berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku.

Momentum Dadang Supriatna Membangun Legacy

Di tengah perkembangan kasus BDS, Dadang Supriatna memiliki pekerjaan besar yang tidak kalah penting, yakni membuktikan kualitas kepemimpinannya melalui hasil nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

Memimpin Kabupaten Bandung untuk periode 2025–2030 bukan sekadar menjalankan roda pemerintahan. Ada amanah besar yang harus dijawab melalui kebijakan, pelayanan publik, dan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Inilah momentum bagi Dadang untuk membangun legacy atau warisan kepemimpinan.

Warisan tersebut tidak cukup dibangun melalui popularitas ataupun pencitraan politik. Legacy sejati lahir dari perubahan yang dapat dirasakan rakyat.

Mulai dari pelayanan administrasi yang semakin mudah, pendidikan yang semakin berkualitas, fasilitas kesehatan yang semakin layak, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pengelolaan BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Publik tentu berhak mengawasi dan mengevaluasi seluruh kebijakan pemerintah daerah, termasuk kualitas pengawasan terhadap perusahaan milik daerah.

Karena itu, keterbukaan informasi dan ukuran keberhasilan yang jelas menjadi bagian penting dari kepemimpinan yang bertanggung jawab.

Jangan Terjebak Polemik, Buktikan dengan Kinerja!

Bagi Dadang Supriatna, perkembangan perkara BDS semestinya menjadi momentum untuk mengembalikan energi kepemimpinan kepada agenda pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Nama baik seorang pemimpin tidak cukup dipertahankan melalui bantahan terhadap berbagai tuduhan. 

Nama baik yang paling kuat justru dibangun melalui kerja nyata, pemerintahan yang bersih, serta kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat.

Masyarakat tetap berhak mengkritik. Pemerintah daerah juga wajib membuka ruang evaluasi. 

Namun, penghakiman personal tanpa pembuktian bukanlah jalan menuju keadilan.

Sebagaimana ditegaskan Muhammad Khotib, korupsi harus dihukum sekeras-kerasnya apabila terbukti. Tetapi siapa pun tidak boleh dihukum melalui opini dan tuduhan yang belum terbukti.

Palu hakim telah berbunyi terhadap dua terdakwa kasus BDS. 

Proses hukum selanjutnya tetap harus dihormati.

Kini, tantangan Dadang Supriatna adalah menjawab kepercayaan masyarakat melalui kerja yang lebih keras, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta pembangunan yang hasilnya dapat diukur.

Sebab, legacy seorang pemimpin bukan ditentukan oleh seberapa keras ia menghadapi polemik, melainkan seberapa besar perubahan positif yang ditinggalkannya untuk rakyat.(Apih)

Penulis: Apih Igun Ruhiyat Editor: Bama
Example 120x600
Example 300x600
Example 300x600