Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Alat Peraga Sosialisasi Yang Menyalahi Aturan Harus Di Turunkan

117
×

Alat Peraga Sosialisasi Yang Menyalahi Aturan Harus Di Turunkan

Sebarkan artikel ini
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi pada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Tamrin, Sabtu(14/9/2024). (Foto: Krist)
Example 468x60

SNU|Tasikmalaya – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya Menggelar Rapat Sosialisasi Alat Peraga Sosialisasi dengan melibatkan semua Partai Politik termasuk Dinas terkait Satpol PP, Polisi, Dinas Perhubungan dan Kesbang Pol di Aula Bawaslu Kab. Tasikmalaya

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi pada Bawaslu Tamrin mengatakan rapat sosialisasi ini sangat penting, Karena dengan waktu yang sangat mepet kita perlu untuk mengantisipasi nya jangan sampai APS ini menyalahi aturan, ” ujar Tamrin, Sabtu(14/9/2024)

Example 300x600
Bawaslu Kab. Tasikmalaya menggelar sosialisasi mengenai APS di Aula Bawaslu, Sabtu (14/9/2024). (Foto: Krist)

Menurut dia, Partai Politik ataupun partai pengusung harus secepatnya untuk menurunkan APS yang terpasang tidak sesuai dengan aturan Peraturan Daerah (Perda) maupun yang mengandung unsur ajakan.

“Karena Alat Peraga Sosialisasi itu yang terpasang di tempat atau di sekitar tempat ibadah, di tempat atau di sekitar lembaga pendidikan, seperti di lokasi Bimbingan Belajar baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun yang dikelola oleh Swasta harus diturunkan, ” Kata Tamrin

Tentunya Pemilukada Tahun 2024 ini akan segera dimulai, dari mulai tanggal 22 September ini mulai penetapan calon, kemudian tanggal 23 September pengundian nomor dan tanggal 25 September tahapan kampanye, ” ucapnya

Bahkan Bawaslu sendiri tidak akan lagi menggelar rapat, maka partai politik harus melakukan eksekusi, jadi kami tidak ingin ada penafsiran dari partai politik belum di sosialisasikan tapi sudah di eksekusi duluan, ” tegasnya.

Bilamana APS tersebut ada pajaknya dan berbayar, maka partai harus mengeksekusinya dan partai tidak melakukan eksekusi, maka dinas melalui anggota nya harus mengeksekusi dan ini harus bisa dipahami, ” Pungkasnya. (Krist)

Example 120x600