SNU|Kabupaten Garut – Tragedi ledakan amunisi usang di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menewaskan 13 orang, Senin (12/5).
Hal tersebut menuai sorotan tajam dari Komisi I DPR RI. Yang dilontarkan Anggota Komisi I, Oleh Soleh, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh serta tanggung jawab jangka panjang dari pihak TNI, tidak hanya sebatas prosesi pemakaman, tetapi juga keberlanjutan hidup keluarga korban. Selasa (13/6).
“Kita apresiasi TNI yang bertanggung jawab terhadap pemakaman para korban, tapi tanggung jawab itu tidak berhenti di liang lahat. Harus ada jaminan keberlanjutan untuk keluarga mereka – pendidikan, jaminan sosial, hingga kepastian masa depan anak-anak yang ditinggalkan, baik dari kalangan militer maupun sipil,” tegas Oleh Soleh Selasa (13/5/2025).
Menurutnya, meski kegiatan pemusnahan amunisi merupakan rutinitas di lokasi tersebut, hal itu tidak lantas membuat prosedur menjadi longgar. Justru kebiasaan bisa melahirkan kelengahan yang berujung fatal.
“Justru karena sering dilakukan, kelengahan bisa muncul. Ini yang berbahaya. SOP harus dievaluasi. Jangan sampai hal yang dianggap ‘sudah biasa’ justru menelan korban lagi,” lanjutnya.
DPR-RI Dorong Evaluasi Menyeluruh dan Transparansi Investigasi
Oleh juga menyampaikan bahwa DPR RI akan menunggu hasil investigasi resmi dari TNI, namun tetap mendorong adanya transparansi dan evaluasi terbuka terkait kemungkinan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur.
“Kami tidak bisa serta-merta menyimpulkan ada kelalaian. Tapi kalau nanti ditemukan pelanggaran SOP atau unsur kesengajaan, tentu harus ada sanksi tegas. Ini bukan soal internal TNI saja, karena melibatkan warga sipil,” ujar politisi dari Fraksi PKB tersebut.
Pengamanan Harus Lebih Ketat, Bukan Hanya Sosialisasi
Terkait dengan lokasi kejadian yang berjarak sekitar 8 kilometer dari pemukiman, Oleh mengingatkan bahwa keberadaan warga di sekitar radius lokasi pemusnahan tetap harus diperhitungkan secara serius.
“Meskipun lokasinya 8 kilometer dari pemukiman, konsentrasi warga di radius tersebut tetap harus diperhitungkan. Pengamanan berlapis dan larangan tegas harus diterapkan, bukan sekadar sosialisasi atau garis batas,” katanya.
Negara Harus Hadir Bagi Keluarga Korban
Menutup pernyataannya, Oleh Soleh mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban moral untuk menjamin masa depan keluarga para korban, terutama anak-anak yang kehilangan orang tua dalam insiden ini.
“Nyawa tidak bisa diganti. Tapi negara harus hadir untuk memastikan keluarga yang ditinggalkan tidak merasa kehilangan dua kali: orang yang dicintai dan masa depan yang layak,” pungkasnya. (Asep Santika)
