Bandung, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Pembangunan daerah tidak boleh terjebak pada paradigma yang hanya mengedepankan kemegahan infrastruktur, sementara kebutuhan sosial masyarakat justru luput dari perhatian.
Pembangunan sejatinya harus menghadirkan keseimbangan antara kemajuan fisik, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan perlindungan terhadap kesejahteraan sosial warga.
Penegasan tersebut disampaikan Mamat Rachmat, (Kang Rachmat), Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Jawa Barat.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya dinilai dari banyaknya jalan yang dibangun, gedung yang berdiri, maupun proyek fisik yang berhasil direalisasikan.
Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Mamat Rachmat, pembangunan yang benar-benar berpihak kepada rakyat adalah pembangunan yang memiliki kepekaan sosial, memahami kebutuhan warga, serta memberikan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan dan pelayanan pemerintah.
“Pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari infrastruktur yang berdiri. Kesejahteraan masyarakat juga harus hadir melalui perhatian terhadap kebutuhan sosial warga,” demikian pesan yang menjadi penekanan Kang Rachmat dalam kegiatan pengawasan pemerintahan. Jum’at (13/11/2026)
Mamat Rachmat Soroti Aspirasi Sosial, Pemerintah Harus Hadir di Tengah Persoalan Warga
Dalam kegiatan pengawasan tersebut, Mamat Rachmat memberikan perhatian terhadap sejumlah aspirasi masyarakat yang dinilai membutuhkan respons dan koordinasi konkret dari pemerintah daerah.
Dua persoalan yang menjadi sorotannya adalah kebutuhan dukungan sosial bagi keluarga yang tengah mengalami kedukaan serta ketersediaan fasilitas pendukung bagi kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Dua aspirasi tersebut mungkin terlihat sederhana apabila hanya dipandang dari sudut pandang program dan administrasi pemerintahan.
“Namun, jika ditelaah lebih jauh, keduanya menyentuh aspek mendasar kehidupan masyarakat, yakni kepedulian sosial, perlindungan terhadap keluarga yang sedang menghadapi musibah, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat paling dekat dengan lingkungan tempat tinggal warga,” tegas Mamat.
Bagi Mamat Rachmat, persoalan seperti ini tidak boleh dipandang sebelah mata.
Pemerintah daerah perlu memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk persoalan sosial yang sering kali tidak terlihat menonjol, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan warga.
“Dukungan sosial bagi keluarga yang mengalami kedukaan, misalnya, merupakan salah satu bentuk perhatian kemanusiaan yang perlu mendapat tempat dalam kebijakan pelayanan sosial pemerintah,” lanjutnya.
Kehadiran pemerintah tidak semata-mata diwujudkan melalui program berskala besar, tetapi juga melalui kepedulian terhadap warga yang sedang menghadapi situasi sulit.
“Begitu pula dengan kebutuhan fasilitas pendukung Posyandu. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi bagian penting dalam menunjang pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu, bayi, balita, dan keluarga. Posyandu bukan sekadar fasilitas pelayanan kesehatan lingkungan, melainkan salah satu simpul penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini,” ungkap Mamat.
Karena itu, aspirasi mengenai fasilitas Posyandu patut memperoleh perhatian serius agar kegiatan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih optimal, nyaman, dan menjangkau kebutuhan warga secara lebih baik.
Pengawasan Pemerintahan Bukan Formalitas, Aspirasi Rakyat Harus Dikawal
Sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat memandang bahwa fungsi pengawasan legislatif harus dijalankan secara substantif, bukan sekadar memenuhi agenda kelembagaan atau formalitas kegiatan.
“Pengawasan pemerintahan harus menjadi ruang untuk mendengar, menyerap, mengidentifikasi, sekaligus mengawal berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut menurut Mamat, bahwa Aspirasi warga, menurut prinsip, perlu dihimpun secara cermat dan dikoordinasikan dengan perangkat daerah maupun instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan, ketentuan, dan mekanisme pemerintahan yang berlaku.
“Dengan demikian, kegiatan pengawasan tidak berhenti pada pencatatan keluhan masyarakat. Harus ada upaya mendorong agar persoalan yang disampaikan warga memperoleh perhatian dan penanganan melalui jalur kebijakan yang tepat,” katanya.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena kebutuhan masyarakat tidak selalu hadir dalam bentuk persoalan besar yang menjadi sorotan publik.
“Tidak jarang, persoalan yang paling mendesak justru berangkat dari kebutuhan sederhana di lingkungan permukiman, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan, dukungan sosial keluarga, hingga akses terhadap pelayanan dasar yang layak,” bebernya.
Dalam konteks inilah, pengawasan pemerintahan harus memiliki orientasi yang jelas: memastikan kebijakan dan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pembangunan Harus Memiliki Wajah Kemanusiaan
Pandangan Mamat Rachmat sekaligus mengingatkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan perspektif yang lebih komprehensif.
Infrastruktur memang merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah. Namun, pembangunan fisik tidak boleh berjalan sendiri tanpa diimbangi penguatan sektor sosial.
“Kemajuan daerah seharusnya tercermin dari semakin baiknya kualitas hidup masyarakat, meningkatnya akses terhadap pelayanan publik, tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai, serta hadirnya perlindungan sosial bagi warga yang membutuhkan,” papar Rachmat kembali.
Dengan kata lain, pembangunan yang berkualitas bukan hanya menghasilkan perubahan pada wajah wilayah, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakatnya.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan memiliki relevansi dengan kebutuhan warga.
Perencanaan program harus bertumpu pada persoalan riil di lapangan, sementara pelaksanaannya harus memperhatikan pemerataan manfaat agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
Pesan yang disampaikan Kang Rachmat menjadi pengingat bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata seberapa banyak program yang diluncurkan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
NasDem Dorong Pembangunan yang Berpihak dan Responsif terhadap Rakyat
Sebagai Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat juga menempatkan persoalan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian penting dari perhatian politik dan pembangunan daerah.
Aspirasi masyarakat harus menjadi salah satu pijakan dalam mendorong kebijakan publik yang lebih responsif. Sebab, politik dan pemerintahan pada hakikatnya harus menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan rakyat, bukan sekadar menghasilkan kebijakan di atas kertas.
Kepedulian terhadap keluarga yang mengalami kedukaan maupun kebutuhan fasilitas Posyandu memperlihatkan bahwa pembangunan sosial membutuhkan perhatian yang konsisten, termasuk terhadap persoalan-persoalan yang mungkin tidak selalu menjadi pusat perhatian.
“Pada akhirnya, pembangunan daerah yang ideal adalah pembangunan yang mampu berjalan seimbang: infrastruktur terus diperkuat, pelayanan publik ditingkatkan, dan kebutuhan sosial masyarakat tetap menjadi prioritas,” imbuhnya.
Bagi Mamat Rachmat, esensi pembangunan bukan sekadar membangun apa yang terlihat, tetapi juga memastikan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar tidak terabaikan.
Sebab, daerah yang benar-benar maju bukan hanya daerah yang memiliki bangunan megah dan infrastruktur modern, melainkan daerah yang pemerintahannya mampu hadir, mendengar, peduli, dan memberikan solusi atas kebutuhan rakyatnya.
“Pembangunan harus memiliki arah, kebijakan harus memiliki keberpihakan, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan akhirnya,” pungkas Mamat. (Bagdja)
