SNU//Garut Kota – Pemerintah meluncurkan program Lokomotif Akses Permodalan (LokaModal) di Kabupaten Garut. Kamis (25/9/2025)
Menandai langkah strategis untuk mempermudah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengakses pembiayaan di luar skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Acara peluncuran digelar di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, dan dihadiri oleh jajaran Menteri dan Pimpinan Daerah.
Program ini secara spesifik dirancang untuk mengatasi masalah krusial jaminan sertifikat tanah yang sering menjadi hambatan bagi UMKM di sektor produksi dalam mendapatkan modal dari lembaga keuangan.
Menteri UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa kolaborasi erat dengan Kementerian ATR/BPN adalah kunci utama keberhasilan LokaModal.
Ia menjelaskan bahwa program ini ditujukan bagi pelaku UMKM yang selama ini belum terakses oleh pembiayaan KUR.
”Program ini mustahil berjalan tanpa dukungan dari ATR/BPN. Banyak teman-teman usaha mikro yang memiliki problem sertifikat dan tanah, nah ini kita dimuluskan dan dilancarkan oleh ATR/BPN,” ungkap Maman, memberikan apresiasi tinggi atas komitmen tersebut.
Maman juga menekankan bahwa fokus LokaModal secara eksplisit adalah mendorong sektor produksi.
Strategi ini dipilih karena sektor produksi diyakini memiliki efek berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap perekonomian daerah.
”Kalau kita dorong ke sektor produksi, multiplier effect-nya akan terasa. Ada penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi, ada nilai tambah produk, dan juga terbangunnya rantai pasok yang lebih kuat,” paparnya.
Sedangkan menurut Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, Ossy Dermawan, menyatakan dukungan penuhnya, mengingat UMKM adalah jantung perekonomian nasional.
Ia menyoroti bahwa salah satu tantangan utama UMKM adalah pembiayaan, di mana aksesnya sering kali mensyaratkan jaminan aset.
Wamen Ossy menjelaskan bahwa melalui LokaModal, UMKM kini dapat menggunakan aset atau lahan yang dimiliki sebagai jaminan untuk mengakses pembiayaan di bank atau lembaga keuangan di luar skema KUR.
”Di Kementerian ATR, kita sudah menjalankan program sertifikat hak atas tanah lintas sektoral bagi petani, nelayan, dan pengusaha UMKM. Dengan sinkronisasi ini, kita di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bahu membahu mewujudkan kesuksesan bagi pengusaha UMKM,” ujarnya.
Ia juga memastikan adanya pengawasan ketat di tingkat Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah agar proses sertifikasi berjalan lancar dan rutin.
Garut Sambut Positif Solusi Permodalan
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, juga menyampaikan rasa terima kasih dan kehormatan atas dipilihnya Kabupaten Garut sebagai lokasi peluncuran.
”Ini tentu saja merupakan kehormatan, Kabupaten Garut diberikan solusi yang saat ini memang menjadi permasalahan utama, yaitu terkait permodalan,” kata Syakur.
Karena Syakur meyakini bahwa kolaborasi lintas sektor ini akan membuat akses permodalan menjadi semakin ringan dan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
MoU yang ditandatangani saat peluncuran akan segera diikuti dengan penyusunan petunjuk teknis di tingkat kementerian, memastikan program LokaModal dapat segera diimplementasikan untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Garut. (Asan/Agung)
