Jawa Barat, Cimahi l secondnewsupdate.co.id — Komunikasi antara penyelenggara pengawasan pemilu dan partai politik di Kota Cimahi terus diperkuat. Teranyar, jajaran pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi menerima kunjungan silaturahmi Executive Committee (Exco) Partai Buruh Kota Cimahi, Kamis siang, 13 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi. Forum itu menjadi ruang koordinasi untuk memastikan proses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan tahun 2026 berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan administrasi kepartaian.
Ketua Exco Partai Buruh Kota Cimahi Saehudin hadir bersama Ati Suryati dan Hendrayana Hendri.
Rombongan diterima langsung Ketua Bawaslu Kota Cimahi Fathir Rizkia Latif, didampingi Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Jusapuandy serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Zaenal Ginan.
Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kota Cimahi memberikan sejumlah masukan kepada jajaran Partai Buruh, khususnya menyangkut kelengkapan dokumen dan pembaruan informasi kepartaian.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cimahi Jusapuandy mengatakan, pihaknya menyambut positif kedatangan jajaran Exco Partai Buruh.
Menurut dia, komunikasi langsung antara Bawaslu dan partai politik penting dilakukan agar setiap perubahan data kepartaian dapat segera ditindaklanjuti secara administratif.
“Kami menyambut baik silaturahmi dan koordinasi yang dilakukan Partai Buruh Kota Cimahi. Kami memberikan beberapa masukan, terutama agar struktur kepengurusan segera dilengkapi karena saat ini baru sampai pada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara,” ujar Jusapuandy.
Struktur Kepengurusan Jadi Sorotan
Menurut Jusapuandy, kelengkapan struktur organisasi merupakan salah satu aspek penting dalam administrasi kepartaian. Karena itu, Partai Buruh Kota Cimahi didorong segera melengkapi struktur kepengurusan agar data organisasi yang dimiliki semakin komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tak hanya struktur kepengurusan, Bawaslu juga menyoroti persoalan domisili kantor Partai Buruh Kota Cimahi.
Berdasarkan hasil koordinasi, partai tersebut hingga kini belum memiliki kantor yang memenuhi kelengkapan administrasi kepartaian.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu segera ditindaklanjuti oleh jajaran Exco Partai Buruh.
Bawaslu menilai, keberadaan serta kelengkapan administrasi kantor partai menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembaruan data organisasi politik.
“Kami juga menyarankan agar persyaratan domisili kantor segera dilengkapi. Termasuk rekening partai politik yang informasinya akan diperbarui, agar segera diperbarui. Seluruh dokumen dan perubahan data tersebut selanjutnya perlu diinput ke dalam Sipol KPU,” kata Jusapuandy.
Pembaruan Data Masuk Semester II 2026
Bawaslu Kota Cimahi juga menjelaskan bahwa pembaruan data kepartaian harus mengikuti mekanisme pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.
Mengingat proses pemutakhiran data parpol berkelanjutan tahun 2026 untuk Semester I telah berakhir, setiap perubahan data yang dilakukan setelah periode tersebut akan masuk dalam proses pemutakhiran data parpol berkelanjutan Semester II Tahun 2026.
Hal ini menjadi penting karena data kepartaian bukan sekadar persoalan administratif. Data tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan keberadaan, struktur organisasi, serta informasi partai politik tercatat secara akurat dalam sistem penyelenggaraan pemilu.
Karena itu, setiap perubahan terkait kepengurusan, domisili kantor maupun informasi rekening partai perlu diperbarui dan disampaikan melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Bawaslu Dorong Koordinasi Terbuka
Bawaslu Kota Cimahi berharap komunikasi dengan seluruh partai politik dapat terus dibangun secara terbuka dan konstruktif.
Koordinasi semacam ini dinilai dapat mencegah munculnya persoalan administratif sekaligus memperkuat kesiapan partai politik dalam menghadapi tahapan demokrasi berikutnya.
Kelengkapan data juga menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola kepartaian yang tertib. Dengan data yang diperbarui secara berkala, potensi ketidaksesuaian informasi dapat diminimalkan sejak dini.
Pertemuan antara Bawaslu Kota Cimahi dan Exco Partai Buruh tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya berbicara mengenai penindakan ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya membangun koordinasi dan pencegahan melalui komunikasi bersama peserta pemilu.
Bagi Partai Buruh Kota Cimahi, sejumlah masukan yang disampaikan Bawaslu menjadi bahan untuk segera melakukan pembenahan administrasi.
Sementara bagi Bawaslu, komunikasi langsung dengan partai politik menjadi bagian dari upaya memastikan proses pemutakhiran data berjalan akurat, tertib, dan sesuai regulasi.
Dengan demikian, pembaruan data partai politik berkelanjutan Semester II 2026 di Kota Cimahi diharapkan dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat kualitas administrasi politik menjelang dinamika demokrasi di masa mendatang. (Bagdja)
