Jakarta//secondnewsupdate.co.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru jumlah korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Hingga Minggu (28/12/2025), tercatat 1.140 orang meninggal dunia dan 163 warga masih dinyatakan hilang.
Aktivis muda Putri Nabila Damayanti, SH, menyampaikan kritik keras kepada pemerintah terkait penanganan bencana tersebut.
Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Selasa (30/12/2025),
ia menyayangkan belum ditetapkannya status bencana sebagai Bencana Nasional, meski jumlah korban sudah sangat besar.
“Kami sebagai rakyat sangat miris dan sedih. Ribuan korban sudah meninggal, tetapi status bencana nasional belum juga ditetapkan. Ada apa? Meski Presiden Prabowo telah berkunjung ke lokasi, itu belum cukup jika tidak dibarengi langkah nyata yang cepat dan maksimal,” tegas Putri.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait bantuan luar negeri yang dinilai terlambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Jika bantuan luar negeri dipersulit, seharusnya pemerintah pusat bergerak lebih cepat, tepat, dan maksimal. Jangan tunggu rakyat semakin menderita,” ujarnya.
Memasuki satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Putri menyampaikan sejumlah catatan refleksi akhir tahun. Salah satunya terkait program Makan Bergizi Gratis yang dinilai baik, namun masih perlu evaluasi terkait keamanan pangan dan sistem pengelolaan.
“Terkait penebangan hutan liar, pelaku harus diberi hukuman berat. Selain itu, penyebab utama banjir bandang Sumatera harus diusut tuntas,” katanya.
Di sektor hukum, Putri menilai penegakan hukum masih timpang.
“Hukum di negara kita masih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Praktik ‘siapa bayar dia dibela’ masih ada. Para aktivis muda berbasis hukum harus menanamkan nilai keadilan agar negara ini lebih beradab,” tegasnya.
Bidang kesehatan juga menjadi sorotan. Menurutnya, fasilitas kesehatan belum merata terutama bagi masyarakat bawah, termasuk ibu hamil yang masih harus bernegosiasi soal biaya persalinan. Di sektor pendidikan, masih banyak anak yang terkendala bersekolah karena tidak memiliki akta kelahiran akibat pernikahan orang tua yang tidak tercatat resmi.
Menutup pernyataannya, Putri menyampaikan harapan agar tahun 2026 menjadi momentum perbaikan bagi pemerintah dan masyarakat.
“Selamat memasuki Tahun Baru 2026. Semoga tahun depan lebih baik,” ucapnya. Putri diketahui aktif di PP AMPG dan pernah menjadi Caleg DPRD Cianjur dari Partai Golkar. (Megy)
