Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
BeritaBudayaEntertainmentGaya hidupRagam Daerah

Bukan Sekadar Kejar Penghargaan! Pemkot Cimahi Pamerkan Jurus Jitu Wujudkan Kota Ramah Perempuan dan Anak

113
×

Bukan Sekadar Kejar Penghargaan! Pemkot Cimahi Pamerkan Jurus Jitu Wujudkan Kota Ramah Perempuan dan Anak

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengikuti kegiatan secara virtual bersama Tim Verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA RI).

Cimahi, Jabar l secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi semakin serius memperkuat pembangunan yang berkeadilan dan berperspektif gender. 

Tak sekadar mengejar penghargaan, Pemkot Cimahi menegaskan komitmennya memastikan perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia hingga kelompok masyarakat rentan mendapatkan hak, perlindungan, serta kesempatan yang setara dalam menikmati hasil pembangunan.

Example 300x600

Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan Verifikasi Lapangan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang berlangsung di Aula Gedung A Pemkot Cimahi.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengukur sekaligus menguji sejauh mana kebijakan kesetaraan gender benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengikuti kegiatan secara virtual bersama Tim Verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA RI). 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana hadir langsung bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi, Pendamping Lapangan Perempuan Kepala Keluarga, staf ahli, para asisten, serta jajaran perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Ngatiyana menegaskan bahwa verifikasi lapangan bukan sekadar agenda evaluasi administratif, melainkan kesempatan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pembangunan yang adil bagi laki-laki dan perempuan.

Menurutnya, Pemkot Cimahi telah menyiapkan sejumlah instrumen kelembagaan dan regulasi sebagai fondasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. 

Di antaranya Peraturan Wali Kota, pembentukan Tim Penggerak PUG, keberadaan focal point di seluruh perangkat daerah, serta kelompok kerja yang aktif menjalankan fungsi koordinasi dan penguatan kebijakan.

“Seluruh SKPD telah menyusun Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement. Tahun ini anggaran responsif gender Kota Cimahi terus meningkat. Kami terus memperkuat data terpilah melalui SIMPONI PPA dan Satu Data Kota Cimahi sebagai dasar kebijakan yang akurat,” kata Ngatiyana.

Sejumlah Inovasi Jadi Andalan Pemkot Cimahi

Tak hanya memperkuat regulasi dan kelembagaan, Pemkot Cimahi juga mengembangkan berbagai program inovatif untuk memastikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berjalan lebih konkret.

Beberapa program unggulan yang menjadi perhatian di antaranya Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan ekonomi perempuan melalui penguatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemkot Cimahi juga mengembangkan inovasi Keluarga Rentan Stunting di Kota Cimahi Tertangani Secara Interaktif (Kera Sakti) serta Kelas Online Bimbingan Calon Pengantin (Kelambi Catin).

Berbagai program tersebut diarahkan untuk memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, perlindungan, pemberdayaan ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga.

Pemerintah berharap kebijakan PUG tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ngatiyana menegaskan, penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya bukanlah tujuan akhir dari seluruh upaya tersebut.

“Bagi kami, Anugerah Parahita Ekapraya bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhir kita yang sesungguhnya adalah kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Cimahi. Mari kita jadikan verifikasi ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai semangat untuk mewujudkan Cimahi sebagai kota yang ramah perempuan, ramah anak, dan inklusif untuk semua,” ujarnya.

Maria Fitriana: Kesetaraan Gender Bukan Sekadar Mengejar Penghargaan

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana menegaskan bahwa kesetaraan gender tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan indikator penilaian ataupun strategi untuk memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat.

Lebih jauh, Pengarusutamaan Gender merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah. 

Melalui PUG, pemerintah harus memastikan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki, memperoleh kesempatan yang adil untuk berpartisipasi, berkembang, mendapatkan perlindungan, serta menikmati hasil pembangunan.

Maria menilai, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya program yang dilaksanakan.

Ukuran sesungguhnya adalah seberapa besar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat tanpa diskriminasi.

“Pembangunan harus diukur dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun kondisi kehidupannya. Oleh karena itu, saya memandang bahwa verifikasi lapangan hari ini bukan semata-mata proses pemeriksaan dokumen atau pemenuhan administrasi,” ujar Maria.

Ia menjelaskan, verifikasi lapangan menjadi ruang refleksi untuk melihat sejauh mana perspektif gender telah terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan.

Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program pemerintah.

Karena itu, Pemkot Cimahi berkomitmen memperkuat kebijakan yang memastikan kelompok masyarakat rentan tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan.

Perhatian khusus diberikan kepada perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), serta kelompok masyarakat rentan lainnya agar mendapatkan akses pelayanan dan perlindungan yang layak.

Maria juga menekankan pentingnya penguatan empat pilar utama dalam pelaksanaan PUG di Kota Cimahi.

Keempat pilar tersebut meliputi penguatan kelembagaan dan regulasi, perencanaan serta penganggaran yang responsif gender, penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan kolaborasi pentaheliks yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok masyarakat rentan lainnya tidak tertinggal dan mendapatkan perhatian yang semestinya dari pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Maria, mewujudkan kesetaraan gender bukan pekerjaan satu instansi semata. Diperlukan komitmen bersama seluruh perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat agar kebijakan yang dibangun mampu menjawab kebutuhan riil warga.

Masuk Misi Kelima RPJMD Kota Cimahi 2025-2029

Dalam pemaparan Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Cimahi, dijelaskan bahwa Pengarusutamaan Gender telah menjadi bagian integral dari Misi Kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2025-2029.

Misi tersebut berorientasi pada peningkatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antargenerasi.

Dari sisi regulasi, pelaksanaan PUG di Kota Cimahi diperkuat melalui sejumlah landasan hukum.

Di antaranya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan serta Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

Penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui pembentukan Kelompok Kerja PUG berdasarkan SK Wali Kota Nomor 474/2025 sebagai wadah koordinasi lintas perangkat daerah.

Selain itu, terdapat Tim Driver PUG berdasarkan SK Wali Kota Nomor 470/2022 serta Tim Teknis PUG berdasarkan SK Bappelitbangda Nomor 800/Kep.313 yang bertugas menjadi penggerak sekaligus memberikan pendampingan teknis terhadap implementasi kebijakan pengarusutamaan gender.

Pemkot Cimahi turut memiliki PUSPAGA Maheswari, sebuah layanan pembelajaran keluarga yang diarahkan untuk mendorong kesetaraan peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak sekaligus memperkuat ketahanan keluarga.

Layanan Adminduk Inklusif, Lansia dan Disabilitas Jadi Perhatian

Komitmen pembangunan inklusif juga diperlihatkan melalui inovasi pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang menjamin kesetaraan hak sipil masyarakat, termasuk kelompok rentan dan kalangan pelajar.

Salah satu program yang diunggulkan adalah layanan jemput bola perekaman KTP elektronik bagi pelajar berusia 16-17 tahun melalui inovasi PANCEKAS.

Program tersebut dilaporkan telah mencapai 95 persen dan mampu memangkas antrean hingga 70 persen.

Tak berhenti di situ, Pemkot Cimahi juga menghadirkan layanan administrasi kependudukan pada akhir pekan dan hari libur melalui NANDUR.

Bagi masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas, tersedia layanan jemput bola langsung ke rumah melalui program JEBOL BAWA TAS. Inovasi ini menjadi upaya pemerintah untuk menghilangkan hambatan akses pelayanan publik bagi warga yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Sementara itu, pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital selama 24 jam nonstop dan gratis juga dikembangkan melalui DILANDACITA.

Berbagai inovasi tersebut memperlihatkan bahwa pengarusutamaan gender tidak hanya berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah membangun pelayanan publik yang mudah diakses, adil, dan tidak diskriminatif.

Melalui evaluasi bersama Kemen PPPA RI, Pemkot Cimahi berharap seluruh kebijakan dan inovasi yang telah berjalan dapat terus diperkuat serta ditingkatkan kualitas implementasinya.

Pada akhirnya, keberhasilan Pengarusutamaan Gender bukan semata-mata ditentukan oleh banyaknya regulasi, program, ataupun penghargaan yang diperoleh. 

Lebih dari itu, keberhasilan tersebut harus tercermin dari semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan dan laki-laki, terlindunginya anak-anak, serta terpenuhinya hak kelompok rentan dalam kehidupan bermasyarakat.

Cimahi pun ditantang untuk membuktikan bahwa predikat kota ramah perempuan, ramah anak, dan inklusif bukan sekadar slogan pembangunan, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan seluruh warganya. (Bagdja)

Penulis: Bagdja SukmanaEditor: Bama
Example 120x600
Example 300x600
Example 300x600