Kang DS: Pendataan Potensi dan Pengangguran Jadi Kunci Pemberdayaan Ekonomi Desa
SNU//Kabupaten Bandung – Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan para Kepala Desa, Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Ketua BUMDes, dan Ketua BPD agar melakukan roadshow ke setiap dusun di wilayahnya. Langkah ini bertujuan untuk memetakan potensi ekonomi dan sumber daya manusia di tingkat akar rumput secara langsung.
Instruksi tersebut disampaikan Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS saat kunjungan kerja dan rapat konsolidasi KDMP di Aula Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Jum’at (17/10/2025).
“Tanya potensi apa saja yang ada di masing-masing dusun. Pak RT dan Pak RW dilibatkan untuk mendata potensi apa saja yang ada di lingkungan masyarakat,” ujar Kang DS.
Bupati Bandung, selaku Ketua Satgas KDMP Kabupaten Bandung, menegaskan bahwa setelah roadshow kecamatan, agenda berikutnya adalah menyisir seluruh desa dan dusun. Dalam kegiatan tersebut, para ketua RT diminta untuk mendata jumlah warga yang masih menganggur namun memiliki keinginan bekerja.
Ia juga mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayuran atau tanaman produktif lainnya.
“Kalau punya lahan nganggur, manfaatkan untuk ditanami sayuran atau tanaman yang bisa dikonsumsi,” ucapnya.
Kang DS menegaskan bahwa pelaksanaan KDMP sejalan dengan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“KDMP ini lahir untuk mensuport program MBG. KDMP yang sudah berjalan bisa memenuhi kebutuhan MBG,” jelasnya.
Menurutnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersifat berbasis kecamatan, sehingga seluruh KDMP dapat berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan untuk dapur MBG.
“Saya akan keluarkan Surat Instruksi Bupati tentang kerja sama KDMP dengan MBG. Ada 29 item kebutuhan dapur MBG, mulai dari beras, daging, sayur, buah-buahan, dan sebagainya,” ungkapnya.
Bupati Bandung juga menyoroti pentingnya lima aspek utama dalam pengembangan KDMP:
Peningkatan kualitas SDM yang profesional dan digital literate,
Big data dan riset,
Penguatan institusi,
Pengelolaan keuangan yang transparan,
Inovasi usaha berbasis potensi lokal.
Ia mencontohkan keberhasilan KDMP Pulosari, Kecamatan Pangalengan, yang mampu menghasilkan pendapatan bersih hingga Rp1,6 miliar per tahun, dengan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) 20% atau sekitar Rp320 juta untuk desa.
“Modal usaha KDMP bisa menggunakan ADPD dari APBD Kabupaten Bandung, tetapi harus melalui musyawarah desa,” jelasnya.
Program ini diyakini akan mendorong ekonomi inklusif dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
“Program Presiden ini bentuk kanyaah ka rakyat. Ekonomi tumbuh di desa, uang berputar di masyarakat,” tegas Kang DS.
Ia juga memaparkan bahwa anggaran MBG nasional mencapai Rp5,4 triliun per tahun, dengan Rp3,4 triliun di antaranya untuk belanja bahan makanan, mencakup 361 dapur MBG dan 1,26 juta penerima manfaat di Kabupaten Bandung.
Pada tahun anggaran 2026, Pemkab Bandung menyiapkan penyertaan modal Rp10 miliar untuk mendukung minimal 100 KDMP yang telah aktif.
“Setiap desa akan diberi Rp100 juta bagi KDMP yang sudah jalan. Desa juga bisa menambah modal berdasarkan hasil musyawarah desa,” ujar Kang DS.
Bupati berharap KDMP dapat dikelola oleh pengurus yang paham teknologi dan keuangan, sehingga mampu menjadi pilar pembangunan desa.
“Saya ingin masyarakat sejahtera. Kalau KDMP berjalan, angka pengangguran akan turun dan desa makin maju,” tuturnya.
Mengakhiri sambutan dalam bahasa Sunda, Kang DS berpesan,
“Euweuh anu bisa di jero beuteung, nu penting urang daek ikhtiar, daek diajar, kudu bodo alewoh. Ulah bodo katotoloyo. (Tidak adayang bisa dari dalam perut, yang penting kita mau ikhtiar, mau belajar, mau bertanya, jangan sampai selamanya –Red,” ujar Kang DS. (apih)
