Garut//secondnewsupdate.co.id –Bupati Kabupaten Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan pentingnya optimalisasi rantai pasok bahan pangan lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini bertujuan agar manfaat ekonomi dari program nasional tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program MBG tingkat Kabupaten Garut yang berlangsung di Ruang Rapat Setda, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (12/3/2026).
Dalam arahannya, Syakur menyebutkan bahwa Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja di daerah.
“Program ini tidak hanya menyangkut kesehatan anak-anak kita, tetapi juga harus berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar,” ujar Syakur.
Ia menjelaskan, saat ini di Kabupaten Garut telah beroperasi sebanyak 425 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani penyediaan makanan bergizi bagi para penerima manfaat program MBG. Keberadaan SPPG ini diharapkan mampu membantu memperbaiki status gizi generasi muda di Garut.
Namun demikian, Syakur menyoroti masih adanya keluhan dari masyarakat terkait pengadaan bahan baku makanan yang sebagian besar masih dipasok dari luar daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar program MBG tidak hanya berjalan dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian lokal, terutama bagi para petani, peternak, serta pedagang di Kabupaten Garut.
“Masih banyak keluhan bahwa SPPG mengambil bahan bakunya bukan dari masyarakat sekitar, melainkan dari tempat lain. Saya memahami ada pertimbangan efisiensi, tetapi hal ini harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak di kemudian hari,” tegasnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Garut berencana mengatur sistem rantai pasok agar setiap SPPG memprioritaskan penggunaan komoditas lokal.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memastikan perputaran anggaran dari program nasional benar-benar dirasakan oleh masyarakat Garut.
Selain itu, Bupati juga menginstruksikan penguatan koordinasi antara Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG dengan sejumlah perangkat daerah terkait.
Beberapa dinas yang diminta terlibat aktif antara lain Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab memastikan standar kelayakan serta kualitas gizi makanan, dan Dinas Lingkungan Hidup yang akan mengawasi pengelolaan sampah dari aktivitas operasional SPPG.
Pemerintah daerah juga berencana menyiapkan layanan pengaduan atau hotline khusus guna mempermudah komunikasi serta penanganan berbagai kendala yang muncul di lapangan.
“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, karena program ini juga menyangkut kepentingan masyarakat Garut. Saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan program MBG agar memberikan dampak positif bagi kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan pemerataan pembangunan,” pungkas Syakur. (Agung)
