Kabupaten Tangerang, Banten | secondnewsupdate.co.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak kembali ditegaskan.
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menghadiri kegiatan monitoring, penilaian, dan verifikasi lapangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) Provinsi Banten di Desa Kebon Cau, Kecamatan Teluknaga, Senin (12/10/2026).
Mengusung tema “GEMILANG” (Gerakan Masyarakat Peduli Perempuan dan Anak Cemerlang), kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi perempuan, pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta ramah bagi perempuan dan anak.
Kehadiran Bupati Maesyal sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun sistem perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan kasus, tetapi juga mengedepankan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Tangerang, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Tangerang, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Banten, jajaran perangkat daerah, Camat Teluknaga beserta TP PKK kecamatan, Kepala Desa Kebon Cau beserta Ketua TP PKK desa, serta sejumlah peserta dan undangan lainnya.
Maesyal Rasyid: Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama
Dalam sambutannya, Maesyal menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan monitoring, penilaian, dan verifikasi lapangan RBI Provinsi Banten.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat kepedulian masyarakat sekaligus membangun sinergi lintas sektor dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, saya mengucapkan selamat datang kepada tim Ruang Bersama Indonesia Provinsi Banten di Desa Kebon Cau, Kecamatan Teluknaga. Kami menyambut baik kegiatan monitoring, penilaian, dan verifikasi lapangan ini sebagai upaya bersama untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak,” ujar Maesyal.
Ia menegaskan, perlindungan perempuan dan anak tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah.
Diperlukan keterlibatan aktif berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, lembaga pendidikan, keluarga, hingga lingkungan sosial.
Menurutnya, keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi anak sekaligus memastikan perempuan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Karena itu, upaya membangun lingkungan yang ramah perempuan dan anak harus diwujudkan melalui langkah konkret, edukasi berkelanjutan, serta kepedulian bersama terhadap persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar.
Lawan Perundungan, Tekan Kekerasan terhadap Perempuan
Selain memperkuat perlindungan secara umum, Bupati Maesyal juga menyoroti pentingnya gerakan antiperundungan atau bullying, khususnya terhadap anak-anak, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah kehidupan bermasyarakat.
Ia mengingatkan bahwa perundungan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Perilaku tersebut dapat mengganggu rasa aman, perkembangan mental, serta kepercayaan diri anak apabila tidak dicegah dan ditangani secara tepat.
“Kita harus terus mengampanyekan gerakan antiperundungan atau bullying terhadap anak, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh dalam ketakutan akibat perundungan. Begitu pula dengan kekerasan terhadap perempuan, kita harus bersama-sama mencegah dan menekan angka kejadiannya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan bahwa upaya perlindungan harus dimulai dari lingkungan terdekat.
Sekolah, keluarga, pemerintah desa, dan masyarakat perlu membangun komunikasi serta kepedulian agar berbagai bentuk kekerasan dapat dikenali dan ditangani sejak dini.
Edukasi, pencegahan, pendampingan korban, dan penanganan yang tepat juga dinilai penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan memberikan kesempatan bagi perempuan serta anak untuk berkembang secara optimal.
RBI Bukan Sekadar Penilaian dan Perebutan Juara
Sementara itu, Ketua Tim Penilaian dan Verifikasi Lapangan RBI Provinsi Banten, Hj. Irma Narulita, yang juga menjabat Ketua BKOW Provinsi Banten, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian penting untuk melihat secara langsung komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman, nyaman, serta ramah bagi perempuan dan anak.
Menurut Irma, penilaian lapangan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kolaborasi antarpemangku kepentingan berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin melihat sejauh mana kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi perempuan, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman, nyaman, serta ramah bagi perempuan dan anak,” ujar Irma Narulita.
Ia menambahkan, pelaksanaan RBI tidak semestinya dipandang sebatas kegiatan seremonial atau ajang untuk mencari juara.
Lebih dari itu, RBI diharapkan menjadi gerakan bersama yang tumbuh dari kesadaran masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga.
Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan atau hasil penilaian, tetapi juga dari keberlanjutan kolaborasi, meningkatnya kepedulian warga, serta terbangunnya lingkungan yang mampu memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.
Verifikasi RBI Dirangkai Penyaluran Bantuan Sosial
Kegiatan monitoring, penilaian, dan verifikasi lapangan RBI Provinsi Banten di Desa Kebon Cau juga dirangkaikan dengan penyaluran berbagai bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan perhatian dan dukungan lebih besar.
Adapun bantuan dan program yang disalurkan meliputi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia serta sejumlah program bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Bantuan tersebut mencakup bantuan sosial bagi usaha ekonomi produktif, bantuan sosial tunai bagi penyandang disabilitas, bantuan sosial tunai bagi lanjut usia (lansia), bantuan sosial tunai bagi anak yatim piatu, serta program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Kebon Cau.
Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan perlindungan perempuan dan anak perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui gerakan GEMILANG dan penguatan Ruang Bersama Indonesia, kolaborasi pemerintah dan masyarakat diharapkan terus berkembang menjadi gerakan berkelanjutan.
Tujuannya bukan semata memenuhi indikator penilaian, melainkan membangun kehidupan sosial yang lebih peduli, inklusif, dan mampu melindungi perempuan serta anak secara nyata. (Dia)
