Tangerang/ secondnewsupdate.co.id – Kabupaten Tangerang kembali menjadi perhatian nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di Sekolah Khusus Negeri (SKhN) 1 Kabupaten Tangerang berhasil menarik perhatian Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI Reda Manthovani dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Didampingi langsung Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, kedua pejabat negara tersebut meninjau pelaksanaan program MBG yang sepenuhnya didukung dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta melalui Grab, OVO, serta Yayasan Inklusi Pelita Bangsa.
Kegiatan berlangsung di SKhN 1 Kabupaten Tangerang, Kecamatan Balaraja, Kamis (16/7/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial mampu menghadirkan solusi nyata bagi pemenuhan gizi anak-anak, khususnya penyandang disabilitas, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam sambutannya, Maesyal menyampaikan apresiasi kepada PPATK, Kejaksaan Agung, Yayasan Inklusi Pelita Bangsa, serta seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap masa depan anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Tangerang.
Ia menjelaskan bahwa SKhN 1 berdiri di atas lahan hibah Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Provinsi Banten dan kini telah menjadi pusat pendidikan bagi sekitar 290 siswa berkebutuhan khusus.
“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberikan makanan sehat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi tumbuh kembang dan kualitas pendidikan anak-anak. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan terbaik dan kesempatan meraih masa depan yang cerah,” ujar Maesyal.
Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan penuh kasih sayang bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
“Mereka mungkin memiliki cara belajar yang berbeda, tetapi mereka adalah generasi penerus bangsa yang harus kita dukung bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala PPATK Ivan mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan 24 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Gernas APU PPT) yang mengusung tema ‘Indonesia Anti Pencucian Uang 24 Karat’.
Ivan mengungkapkan, Program MBG di SKhN 1 Kabupaten Tangerang menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi sektor swasta mampu mendukung program prioritas nasional secara efektif.
“Program makan bergizi gratis ini sepenuhnya dibiayai CSR perusahaan swasta, bukan menggunakan APBN. Kami berharap pola seperti ini dapat menjadi benchmark nasional sehingga semakin banyak perusahaan yang ikut berkontribusi,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kepedulian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus merupakan bagian dari upaya membangun bangsa yang inklusif sekaligus bentuk nyata bela negara.
“Kita harus memuliakan saudara-saudara kita yang luar biasa ini. Mereka memiliki potensi besar yang harus terus didukung. PPATK siap memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan seluruh mitra agar gerakan kepedulian ini semakin luas,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Inklusi Pelita Bangsa Cahaya Mantovani mengungkapkan bahwa Program MBG berbasis CSR merupakan wujud nyata kepedulian terhadap masa depan anak-anak berkebutuhan khusus.
Menurutnya, setiap anak memiliki keunikan dan potensi yang berbeda sehingga seluruh pihak harus bergotong royong menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.
“Program ini bukan sekadar memberikan makanan bergizi, tetapi juga menghadirkan harapan dan kesempatan yang sama bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk tumbuh, belajar, berkarya, dan meraih cita-citanya. Kami berkomitmen menjalankan program ini secara berkelanjutan sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial tersebut, Kabupaten Tangerang dinilai berhasil menghadirkan model pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi peserta didik, tetapi juga menjadi contoh kolaborasi nasional dalam mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan. (Dia)
