Jakarta/secondnewsupdate.co.id – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menghadiri peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi yang digelar di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Kehadiran Maesyal dalam agenda nasional tersebut menjadi bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap penguatan pendidikan karakter melalui nilai-nilai antikorupsi sejak usia dini.
Peluncuran buku panduan ini merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI untuk memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
Dalam kesempatan itu, Maesyal menegaskan komitmen penuh Pemkab Tangerang dalam mendukung implementasi pendidikan antikorupsi sebagai bagian penting dari pembentukan generasi berintegritas.
“Kami mendukung penuh dan siap menyukseskan program Kemendikdasmen yang menjadikan pendidikan sebagai instrumen penguatan karakter dan kepribadian bangsa di jenjang sekolah dasar dan menengah,” ujar Maesyal.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah semata, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan keluarga dan masyarakat.
Ia menilai penanaman nilai kejujuran, kedisiplinan, budaya bersih, serta etika sosial harus dibangun sejak dini agar menjadi kebiasaan yang melekat hingga dewasa.
“Budaya jujur, bersih, dan beradab harus dimulai sejak kecil. Anak-anak tidak hanya belajar dari kurikulum sekolah, tetapi juga dari contoh yang mereka lihat di rumah dan lingkungan sekitar,” katanya.
Maesyal berharap kehadiran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi dapat menjadi pedoman konkret bagi tenaga pendidik dalam menyampaikan materi nilai-nilai integritas kepada peserta didik.
Menurut dia, buku tersebut akan membantu guru memiliki arah pembelajaran yang lebih terstruktur dan sistematis dalam menanamkan budaya antikorupsi.
“Dengan buku ini, guru memiliki gambaran dan metode yang lebih jelas dalam mengajarkan nilai kejujuran, budaya bersih, dan antikorupsi yang bermuara pada penguatan karakter bangsa,” lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti, menegaskan pihaknya terus mendorong sekolah menjadi pusat pembentukan karakter bangsa yang kuat dan berintegritas.
Ia menyebut peluncuran buku panduan pendidikan antikorupsi bukan sekadar penerbitan materi ajar, melainkan langkah strategis membangun budaya jujur dan bersih sebagai bagian dari peradaban bangsa.
“Dengan peluncuran buku panduan pendidikan antikorupsi ini, kami berkomitmen sekolah menjadi role model budaya jujur, budaya bersih, dan budaya antikorupsi yang tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi menjadi praktik hidup sehari-hari,” ujar Abdul Mu’ti.
Menurutnya, buku panduan tersebut dirancang secara sistematis dan berjenjang, mulai dari pendidikan usia dini hingga tingkat menengah. Panduan ini sekaligus menjadi acuan nasional bagi sekolah, guru, kepala daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
“Panduan pendidikan antikorupsi ini menyajikan peta kompetensi yang jelas, langkah implementatif, serta mempertegas pentingnya kolaborasi semua pihak untuk membangun pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan,” katanya.
Pada acara yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol. (Purn) Setyo Budiyanto, turut menyampaikan apresiasi atas peluncuran buku panduan tersebut.
Ia berharap pendidikan antikorupsi mampu menjadi benteng awal dalam mencegah praktik korupsi di masa depan melalui pembentukan karakter peserta didik.
“Saya berharap antikorupsi tidak dimulai dari ruang persidangan, tetapi dari ruang kelas. Anak-anak kita harus sejak dini memahami budaya hidup jujur, bersih, dan bagaimana pencegahan korupsi dilakukan,” tegasnya.
Peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan nasional yang berorientasi pada pembentukan generasi unggul, berintegritas, dan berkarakter.
Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Tangerang, program pendidikan antikorupsi diyakini dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh seluruh lapisan sekolah di Indonesia. (Dia)
