Kab Tangerang// secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kabupaten Tangerang mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Pendopo Bupati, Selasa (14/04/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Bupati Maesyal menegaskan pentingnya penentuan skala prioritas serta efisiensi anggaran agar program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Ia menyoroti sejumlah persoalan krusial yang harus segera dituntaskan pada tahun anggaran 2027, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sampah, hingga penanganan banjir yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.
“Kita sepakat bersama TAPD, anggaran harus difokuskan pada program yang langsung dirasakan masyarakat. Kegiatan seremonial atau sosialisasi yang tidak mendesak bisa ditunda,” tegasnya.
Musrenbang RKPD ini, lanjutnya, menjadi tahap penting dalam menyerap aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah dihimpun dari tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan.
Seluruh masukan tersebut akan dirumuskan menjadi kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.
Tema pembangunan yang diusung adalah “Optimalisasi Sektor Industri, Perdagangan, dan Ketahanan Pangan Berbasis Berkelanjutan”, sejalan dengan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD 2025–2029.
Fokus kebijakan diarahkan pada enam prioritas utama, di antaranya penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih efisien.
Untuk memastikan perencanaan berjalan optimal, Pemkab Tangerang juga memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap tahapan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Erwin Mawandy, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan instrumen vital dalam menyelaraskan berbagai aspek pembangunan.
Menurutnya, forum ini tidak hanya membahas skala prioritas, tetapi juga menyepakati pagu indikatif, indikator kinerja, hingga target pembangunan yang akan menjadi acuan seluruh perangkat daerah.
“Kami memastikan usulan dari Musrenbang kecamatan yang menjadi kewenangan kabupaten dapat terakomodasi secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan wilayah,” jelasnya.
Lebih jauh, proses ini juga diarahkan untuk mengintegrasikan perencanaan teknokratis dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah.
Dengan demikian, dokumen RKPD 2027 diharapkan tidak sekadar administratif, tetapi mampu menghadirkan solusi konkret bagi berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Tangerang. (Dia)
