SNU|Kabupaten Garut – Bupati terpilih Abdusy Syakur Amin, periode 2024-2029, dalam kesempatannya mengungkapkan, bahwa sangat pentingnya komitment untuk membawa Kabupaten Garut menjadi lebih baik dan maju pada tahun 2025.
“Maka kami harus fokus pada sektor dibidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” ucap Syakur optimistis dirinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah. Kamis (2/01/2025).
Dari harapan Syakur kedepannya, diharapkan agar berbagai sektor yang menjadi indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Garut,
“Mengalami peningkatan signifikan. Saya berharap tahun 2025 ini akan menjadi momentum bagi Garut untuk tumbuh lebih baik, lebih maju, dan masyarakatnya lebih sejahtera,” janji Syakur.
Disampaikannya, langkah awal yang akan diambilnya ketika secara resmi nanti, Syakur resmi telah menjadi Bupati definitif, pihaknya akan menyatukan visi dan misi seluruh pihak terkait.
Menurutnya, konsolidasi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat, akan menjadi kunci penting dalam membangun sinergi, demi kajian Kabupaten Garut lebih baik lagi.
“Kita harus menyamakan persepsi dan mempersiapkan langkah-langkah konkret serta terukur agar arah kebijakan lebih jelas,” ungkapnya.
Disamping itu, Syakur juga akan menyoroti pentingnya konsolidasi dengan para kepala SKPD,
“Karena mereka merupakan pelaksana kebijakan yang memegang peran penting,” cetus Dia.
Ia berharap dengan soliditas yang kuat, berbagai tantangan dapat diatasi secara terencana, sistematis, dan komprehensif.
“Pentingnya Data Akurat
Salah satu prioritas kami dalam upaya memajukan Garut, yakni memastikan ketersediaan data yang akurat untuk mendukung kebijakan pembangunan jangka panjang,” tambah Syakur.
Di akui oleh Syakur, bahwa masih banyak data yang perlu diverifikasi dan disinkronkan,
“Terutama dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Badan Pusat Statistik (BPS),” imbuh Syakur.
Dia menilai selama ini masih sering terjadi perbedaan data antara BPJS dan BPS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Sosial (Dinsos) Garut.
“Hal ini dinilainya cukup mengganggu, karena sangat mempengaruhi kebijakan dalam menentukan rencana pembangunan di Garut akibat adanya ketidak sinkronan data, jadi keberadaan data yang valid sangat penting untuk menentukan arah kebijakan pemerintah daerah sebagai upaya penanggulangan permasalahan yang terjadi,” tutup Syakur. (***)
