Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
ArtikelPropagandaRagam Daerah

Dana Rp289 Juta untuk Ayam Petelur BUMDes Girijaya Disorot, Realisasi Diduga Tak Sesuai Rencana

102
×

Dana Rp289 Juta untuk Ayam Petelur BUMDes Girijaya Disorot, Realisasi Diduga Tak Sesuai Rencana

Sebarkan artikel ini
Pan Pan Kepala Bidang peternakan BUMDES Desa Girijaya Kecamatan Cikajang

Cikajang Garut// secondnewsupdate.co.id – Program budidaya ayam petelur yang dikelola BUMDes Desa Girijaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, menjadi sorotan setelah muncul indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan BUMDes Desa Girijaya, Panpan, terungkap bahwa jumlah ayam petelur yang terealisasi jauh di bawah target awal. Program tersebut diketahui didanai dari Dana Desa dengan total anggaran sekitar Rp289 juta yang disalurkan dalam dua tahap.

Example 300x600

Dalam rencana awal, pengadaan ayam petelur ditargetkan mencapai 1.200 ekor. Namun, kondisi aktual di lapangan menunjukkan jumlah ternak yang tersedia saat ini hanya sekitar 230 ekor.

“Pengajuan awal itu sebanyak 1.200 ekor ayam, tapi kenyataannya di lapangan sekarang hanya sekitar 230 ekor. Sampai saat ini kami belum mendapatkan penjelasan yang jelas terkait hal tersebut,” ujar Panpan, Rabu (25/3/2026).

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pengawas program. Namun, hingga kini belum ada kejelasan.

“Kami sudah mencoba konfirmasi ke pengawas, bahkan sempat ada rencana pertemuan, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” tambahnya.

Sementara itu, pihak pemerintah desa saat dikonfirmasi juga belum memberikan penjelasan rinci terkait perbedaan signifikan antara rencana dan realisasi program tersebut.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BUMDes, khususnya pada sektor peternakan. 

Program yang seharusnya menjadi salah satu penggerak ekonomi desa justru dinilai belum berjalan optimal.

Masyarakat pun berharap adanya klarifikasi terbuka dari pihak terkait, sekaligus evaluasi menyeluruh guna memastikan pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. (Asan)

Penulis: Asep Santika Editor: Bama
Example 120x600
Example 300x600
Example 300x600