Pandeglang, Banten | secondnewsupdate.co.id – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat dan Aliansi Nasional Aktivis Demokrasi (DPP GRANAD) mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Bupati Pandeglang segera merealisasikan pembangunan jalan Desa Kadumalati, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, yang hingga kini mengalami kerusakan parah.
Kerusakan jalan tersebut telah berlangsung bertahun-tahun dan berulang kali diusulkan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Namun, hingga saat ini, perbaikan belum juga terealisasi. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan warga, meningkatkan risiko kecelakaan, serta menyebabkan banjir yang menghambat aktivitas masyarakat.
Kepala Desa Kadumalati, Asdo, mengungkapkan bahwa masyarakat sudah sangat resah dengan kondisi jalan yang memprihatinkan dan tidak layak digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
“Pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai kewenangannya. Karena itu, persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian,” ujar Asdo di Desa Kadumalati, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, beberapa waktu yang lalu.
Sementara itu, berdasarkan surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Pandeglang, Andrian, Camat Sindangresmi, Eka Rahmawijaya, Koordinator Jaringan DPP GRANAD, Fauzi, serta Koordinator Lapangan DPP GRANAD, M. Ibnu Shaleh, pembangunan jalan Desa Kadumalati telah disepakati untuk direalisasikan pada Maret 2027.
DPP GRANAD meminta agar kesepakatan tersebut benar-benar diwujudkan menjadi komitmen nyata pemerintah daerah, bukan sekadar janji administratif tanpa realisasi di lapangan.
Koordinator Jaringan DPP GRANAD, Fauzi, yang merupakan putra daerah Desa Kadumalati, bersama Koordinator Lapangan DPP GRANAD, M. Ibnu Shaleh, menegaskan akan terus mengawal proses pembangunan hingga terealisasi.
Keduanya juga meminta DPRD Kabupaten Pandeglang menjalankan fungsi pengawasan secara serius agar kesepakatan pembangunan tersebut tidak kembali diabaikan.
GRANAD menegaskan akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Apabila tidak mendapatkan respons dan tindak lanjut yang jelas, pihaknya menyatakan akan melayangkan surat pengaduan kepada sejumlah instansi terkait di tingkat kementerian sesuai kewenangan masing-masing.
Selain itu, DPP GRANAD mendesak dilakukannya evaluasi terhadap Kepala Dinas PUPR Pandeglang yang dinilai belum mampu memastikan penyelesaian persoalan infrastruktur tersebut.
GRANAD juga meminta evaluasi terhadap Bupati Pandeglang apabila pembangunan kembali tidak direalisasikan sesuai kesepakatan.
“Jika pada Maret 2027 pembangunan tidak terlaksana, GRANAD bersama masyarakat Desa Kadumalati dan organisasi Cipayung Plus menyatakan siap menggelar aksi besar-besaran di DPUPR, Kantor Bupati, dan DPRD Pandeglang, serta menempuh langkah pengaduan sesuai kewenangan lembaga terkait,” tegas Fauzi.
GRANAD menegaskan bahwa masyarakat tidak lagi membutuhkan janji berulang, melainkan kepastian dan bukti nyata pembangunan.
Jalan yang layak bukan sekadar kebutuhan infrastruktur, melainkan menyangkut keselamatan, kelancaran aktivitas ekonomi, serta hak dasar masyarakat yang wajib menjadi perhatian dan prioritas pemerintah daerah. (Sanan)
