Kabupaten Tangerang, Banten l secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terus memperkuat komitmen terhadap kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah.
Upaya tersebut dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Tangerang melalui Workshop Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) sekaligus Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Pengarusutamaan Gender (PUG), Rabu (30/9/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mematangkan implementasi PUG sekaligus mempersiapkan Pemerintah Kabupaten Tangerang menghadapi tahapan verifikasi lapangan Penghargaan Parahita Ekapraya.
Workshop juga menjadi forum evaluasi untuk melihat berbagai aspek pelaksanaan PUG yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperkuat di lingkungan perangkat daerah.
Kepala DPPPA Kabupaten Tangerang yang diwakili Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Murwani, mengatakan PUG merupakan strategi pembangunan yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Menurutnya, perspektif gender harus menjadi bagian dari seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, pemantauan hingga evaluasi.
“Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi pembangunan yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia,” ujar Murwani.
Ia menegaskan, Penghargaan Parahita Ekapraya tidak semata-mata berkaitan dengan penilaian administratif.
Lebih dari itu, PPE menjadi salah satu momentum untuk melihat sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang adil, setara dan inklusif bagi masyarakat.
Murwani menjelaskan, diperlukan analisis gender untuk mengetahui tingkat kesetaraan dan keadilan gender yang telah diwujudkan dalam pembangunan Kabupaten Tangerang.
Hasil analisis tersebut nantinya dapat menjadi bahan penyusunan rekomendasi, kebijakan, program, kegiatan maupun penganggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dalam implementasi PUG di Kabupaten Tangerang, diperlukan analisis untuk mengetahui sejauh mana kesetaraan dan keadilan gender telah terwujud. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat dituangkan dalam dokumen rekomendasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, penganggaran, dan kebutuhan pembangunan lainnya,” jelasnya.
Perkuat Regulasi dan Data Terpilah
Dalam pelaksanaannya, PUG di Kabupaten Tangerang masih membutuhkan penguatan pada sejumlah aspek, mulai dari regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia hingga ketersediaan data terpilah berdasarkan gender.
Karena itu, workshop dan pendampingan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen penilaian, tetapi menjadi bagian dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
“Melalui pendampingan ini, diharapkan perangkat daerah mampu mengintegrasikan analisis gender, memanfaatkan data terpilah, serta menyusun program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tutur Murwani.
Menjelang verifikasi lapangan PPE, seluruh perangkat daerah juga diminta memastikan kesiapan data dan dokumen pendukung.
Termasuk bukti pelaksanaan program, kelembagaan, inovasi serta berbagai praktik PUG yang telah dijalankan.
Koordinasi tersebut mencakup kesiapan dokumen dan data dukung, pembagian tugas, bahan paparan, lokasi verifikasi hingga personel yang akan mendampingi tim verifikasi.
Setiap perangkat daerah juga diminta segera melakukan identifikasi apabila masih terdapat kekurangan, sehingga dapat dilengkapi sebelum proses verifikasi lapangan berlangsung.
Menurut Murwani, materi yang disampaikan saat verifikasi harus mampu menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan PUG di lapangan.
Termasuk berbagai inovasi maupun upaya yang telah dilakukan oleh perangkat daerah dalam mendorong pembangunan yang responsif gender.
Hadirkan Narasumber Kemen PPPA dan Pemprov Banten
Penguatan PUG tersebut juga diarahkan tidak hanya pada kelengkapan indikator dan dokumen, tetapi mencakup kepemimpinan, koordinasi lintas sektor serta konsistensi penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh perangkat daerah.
Dalam kegiatan tersebut, DPPPA Kabupaten Tangerang menghadirkan Davip Arya Bima, selaku Analis Kebijakan PUG Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta Novi Dwi Remi Asih, selaku Pejabat PUG Provinsi Banten.
Keduanya memberikan pendampingan terkait penguatan implementasi PUG sekaligus persiapan menghadapi penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya Kabupaten Tangerang.
Murwani berharap persiapan yang matang, koordinasi lintas perangkat daerah dan komitmen bersama dapat mendukung kelancaran proses verifikasi lapangan PPE.
Ia juga berharap kegiatan tersebut menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret, sehingga pengarusutamaan gender tidak hanya terlihat dari kelengkapan administrasi, tetapi benar-benar terintegrasi dalam proses pembangunan di Kabupaten Tangerang.
“Semoga dengan persiapan yang matang, koordinasi yang baik, dan komitmen bersama, pelaksanaan verifikasi lapangan PPE dapat berjalan lancar serta memberikan masukan positif bagi penguatan PUG di Kabupaten Tangerang,” pungkasnya. (Dia)
