Kabupaten Bandung Barat, Jabar l secondnewsupdate.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyepakati dua rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (12/10/2026).
Kedua regulasi tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan dan pengelolaan barang milik daerah.
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) IX dan Pansus X, penyampaian keputusan DPRD, serta pendapat akhir Bupati Bandung Barat terhadap kedua Raperda yang telah dibahas.
Pansus IX yang dipimpin H. Ade Wawan, menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
Sementara itu, Pansus X di bawah kepemimpinan Ahmad Fauzi, melaporkan hasil pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Setelah melalui rangkaian pembahasan, DPRD KBB menyampaikan keputusan yang menyetujui kedua Raperda tersebut.
Agenda dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Bupati Bandung Barat terhadap masing-masing rancangan regulasi.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, H. Muhammad Mahdi, mengatakan seluruh rangkaian rapat paripurna berjalan lancar. Ia menilai kesepakatan terhadap kedua Raperda tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung kemajuan daerah.
“Pansus IX dan X mengenai Raperda perubahan perhubungan dan aset daerah telah berjalan dengan lancar dan disepakati. Ini adalah langkah penting untuk kemajuan masyarakat Bandung Barat,” ujar Mahdi.
Ia berharap keputusan yang dihasilkan melalui rapat paripurna tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin baik.
“Semoga hasil keputusan paripurna hari ini membawa keberkahan bagi masyarakat Bandung Barat,” tambahnya.
Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Kesepakatan terhadap dua Raperda tersebut diharapkan dapat memperkuat regulasi penyelenggaraan perhubungan sekaligus meningkatkan tata kelola barang milik daerah di Kabupaten Bandung Barat.
Penguatan regulasi di kedua sektor itu menjadi bagian penting dalam mendorong tertib administrasi, optimalisasi pengelolaan aset pemerintah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. (Hendra)
