Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
BeritaHukumInformatikaKesehatan

Dua SPPG Diusulkan Ganti Pengelola, Hasil Pengecekan Tiga Lokasi di Menes Justru Masih Misterius!

117
×

Dua SPPG Diusulkan Ganti Pengelola, Hasil Pengecekan Tiga Lokasi di Menes Justru Masih Misterius!

Sebarkan artikel ini
Ketua Aliansi Masyarakat Banten Bersatu (AMBB), Ilham Kamil.

Pandeglang, Banten l secondnewsupdate.co.id – Polemik pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, kian menjadi sorotan. 

Dua SPPG disebut telah mengusulkan pergantian pengelola, sementara hasil pengecekan terhadap tiga lokasi yang menjadi perhatian publik hingga kini belum disampaikan secara terbuka.

Example 300x600

Persoalan tersebut mencuat setelah Satgas Doni Hermawan mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera turun langsung ke Kecamatan Menes untuk menindaklanjuti berbagai isu yang berkembang.

“Kalau satgas sudah koordinasi dengan korwil BGN agar turun ke Menes,” ujar Doni saat dikonfirmasi.

Doni menjelaskan, persoalan hubungan kerja di SPPG Menes 1 menjadi salah satu alasan munculnya usulan pergantian pengelola. 

Menurutnya, pihak mitra maupun pengelola sama-sama menginginkan pergantian karena hubungan kerja yang dinilai sudah tidak harmonis dan kerap diwarnai pertentangan.

“Yang Menes 1 sudah dikomunikasikan baik mitra maupun ke SPPG, dan keduanya menginginkan pergantian SPPG pada intinya, karena sudah tidak harmonis dan selalu bertentangan,” jelasnya.

Persoalan serupa juga terjadi di SPPG Pandeglang Alaswangi 1. Doni menyebut pihak mitra telah mengajukan usulan pergantian pengelola melalui pihak Gizinow.

“SPPG Pandeglang Alaswangi 1 pun sama demikian, menginginkan pergantian. Mitra mengajukan pergantian SPPG melalui pihak Gizinow,” tambahnya.

Tiga SPPG Diperiksa, Hasilnya Belum Dijelaskan Terbuka

Di tengah mencuatnya persoalan pergantian pengelola, perhatian publik juga tertuju pada hasil pengecekan di tiga lokasi, yakni SPPG Menes Mandiri Pasirwaru, SPPG Menes 1, dan SPPG Kadugading.

Awak media berupaya meminta penjelasan mengenai hasil pemeriksaan di ketiga lokasi tersebut, termasuk perkembangan pengecekan dokumen maupun persyaratan teknis seperti Nomor Kontrol Veteriner (NKV), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Selain itu, awak media juga mempertanyakan dugaan adanya pisang yang tidak layak konsumsi di SPPG Kadugading.

Namun, ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai hasil pengecekan dan tindak lanjut atas sejumlah persoalan tersebut, Doni hanya memberikan jawaban singkat.

“Ia.”

Jawaban tersebut belum disertai penjelasan mengenai temuan di lapangan, status kelengkapan dokumen, maupun langkah tindak lanjut yang telah dilakukan.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Ropiatul selaku Korwil yang disebut sebagai Koordinator SPPG di wilayah tersebut belum memperoleh tanggapan hingga berita ini disusun.

AMBB Desak BGN Buka Hasil Pemeriksaan

Minimnya penjelasan mengenai hasil pengecekan tersebut turut mendapat perhatian Ketua Aliansi Masyarakat Banten Bersatu (AMBB), Ilham Kamil.

Ia menilai persoalan pengelolaan SPPG, terlebih yang berkaitan dengan pelayanan pemenuhan gizi masyarakat, harus ditangani secara serius dan transparan.

“Sudah ada komitmen untuk turun ke lokasi, ada usulan pergantian pengelola, tetapi saat ditanya hasil pengecekan justru hanya dijawab sepatah kata tanpa penjelasan. Ini bukan transparansi. Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya ditemukan di lapangan,” tegas Ilham.

Ia juga mendesak pihak terkait agar tidak membiarkan berbagai pertanyaan publik menggantung tanpa kejelasan.

“Diam dan jawaban menggantung sama dengan menyembunyikan informasi publik. Segera berikan penjelasan yang utuh, jujur, dan terbuka!” tandasnya.

Publik Menunggu Kejelasan dan Evaluasi BGN

Munculnya usulan pergantian pengelola di dua SPPG serta belum terungkapnya hasil pengecekan tiga lokasi menjadi pekerjaan rumah bagi pihak terkait.

BGN melalui jajaran wilayahnya diharapkan dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan, status administrasi dan kelayakan fasilitas, serta tindak lanjut atas dugaan persoalan kualitas bahan pangan yang dipertanyakan.

Transparansi menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak muncul spekulasi berkepanjangan mengenai penyelenggaraan program pemenuhan gizi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi secara terperinci mengenai hasil pengecekan ketiga SPPG tersebut. (Sanan)

Example 120x600
Example 300x600
Example 300x600