SNU//Cimahi – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi tengah gencar memperkuat fondasi informasi di tengah ancaman hoaks dan disinformasi yang semakin canggih, terutama yang didorong teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence atau AI).
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkot melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tahun 2025 di Aula Gedung B, Selasa (16/12/2025).
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa di era digital, informasi telah menjadi pondasi utama membangun kepercayaan publik. Sayangnya, tantangan yang dihadapi kini sangat kompleks.
“Yang kita hadapi adalah berita palsu, yang kita hadapi adalah hoaks,” ujar Adhitia.
Ia menyoroti tantangan terbesar: “Banyak sekali sekarang hoaks bukan hanya sekadar berita narasi, tapi sekarang visual juga sudah bisa masuk ke dalam hoaks dengan adanya teknologi artificial intelligence.”
Adhitia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang beranggotakan 87 orang dari 15 kelurahan dan 3 kecamatan menjadi solusi utama.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendirian kita membutuhkan mitra yang mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat langsung, dan mitra itu adalah KIM,” tegasnya.
Adhitia bahkan menyebut KIM sebagai “wadah, termasuk juga mesin” Pemkot Cimahi untuk memastikan informasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat.
Dua Peran Strategis KIM:
Distribusi Informasi: Saluran penyebaran program pemerintah (termasuk layanan dasar seperti Call Center 112 dan PSC 119) secara cepat, tepat, dan mudah dipahami.
Jembatan Aspirasi: Saluran komunikasi dua arah yang memperkuat partisipasi dan umpan balik warga dalam pembangunan.
Pemkot Cimahi fokus pada perluasan jaringan. Pada tahun 2026, Pemkot akan memfokuskan pembentukan KIM di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfo Cimahi, Andri Nurwantoro, membenarkan bahwa tantangan terbesar adalah kecepatan penyebaran hoaks di tingkat RT/RW yang lebih cepat dibandingkan respons resmi.
“Oleh karena itu, pemberdayaan KIM tidak cukup berhenti pada distribusi informasi atau penangkalan hoaks, tetapi perlu integrasi fungsi KIM hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan,” imbuh Andri.
Dengan pengawasan dan evaluasi ini, Pemkot berharap KIM di Cimahi tidak hanya menjadi mitra komunikasi, tetapi juga mampu menjadi kekuatan yang mandiri, adaptif, dan memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.(Bagdja)
