Pandeglang, Banten | secondnewsupdate.co.id – Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, menuai keberatan dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kabupaten Pandeglang.
GP Ansor Pandeglang meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan strategis terkait relokasi satwa langka tersebut.
Pasalnya, evaluasi menyeluruh atas kematian Badak Jawa bernama Musofa setelah dipindahkan ke fasilitas konservasi Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) pada November 2025 dinilai harus menjadi perhatian serius sebelum kebijakan serupa dijalankan.
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pandeglang, A. Sahal Mahfudz, menegaskan bahwa penyelamatan Badak Jawa merupakan kepentingan bersama.
Namun, setiap kebijakan konservasi harus berpijak pada kajian ilmiah yang komprehensif, transparansi, serta pertimbangan matang terhadap kondisi habitat dan keselamatan satwa.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh aspek teknis dan ekologis telah dikaji secara mendalam sebelum memutuskan pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari habitat aslinya.
Kematian Musofa Harus Jadi Bahan Evaluasi Serius
Pengalaman pemindahan Badak Jawa bernama Musofa pada November 2025 semestinya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah.
Musofa dipindahkan ke fasilitas JRSCA yang masih berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Namun, hanya berselang dua hari setelah pemindahan, tepatnya 7 November 2025, satwa tersebut dinyatakan mati.
Kementerian Kehutanan melalui keterangan resminya menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan Musofa mengalami penyakit kronis dan infeksi parasit yang telah berlangsung sebelum proses pemindahan.
Dengan demikian, kematian Musofa tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan proses relokasi. Kendati demikian, peristiwa tersebut tetap menyisakan pertanyaan penting mengenai standar pemeriksaan kesehatan, prosedur penanganan, pengawasan, serta evaluasi menyeluruh terhadap proses pemindahan satwa yang berstatus sangat terancam punah.
Sahal berpandangan, pemerintah perlu membuka hasil evaluasi tersebut kepada publik.
Mulai dari kondisi kesehatan Musofa sebelum dipindahkan, prosedur penanganan, pengawasan selama proses pemindahan, hingga rekomendasi perbaikan untuk kebijakan konservasi berikutnya.
Keterbukaan informasi dinilai penting agar setiap keputusan pemerintah benar-benar didasarkan pada pembelajaran dan pertimbangan ilmiah, bukan sekadar ambisi menjalankan program konservasi.
Wacana Relokasi ke Alas Purwo Perlu Dikaji Mendalam
Wacana pemindahan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo sebelumnya disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, dalam forum COP31 di Antalya, Turki.
Gagasan tersebut antara lain dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam yang berpotensi mengancam kelangsungan hidup Badak Jawa di kawasan Ujung Kulon.
Namun, GP Ansor Pandeglang menilai ancaman bencana tidak serta-merta menjadikan relokasi sebagai satu-satunya solusi.
Pemerintah harus terlebih dahulu membuktikan bahwa kawasan tujuan memiliki daya dukung ekologis yang memadai, ketersediaan pakan, kondisi lingkungan yang sesuai, serta kemampuan menjamin keberlangsungan hidup Badak Jawa dalam jangka panjang.
Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan satwa justru memunculkan persoalan ekologis baru di kawasan tujuan.
Di sisi lain, perlindungan habitat asli Badak Jawa di Ujung Kulon tidak boleh dikesampingkan. Penguatan pengawasan kawasan, mitigasi bencana, perlindungan ekosistem, dan penanganan berbagai ancaman terhadap satwa harus tetap menjadi prioritas utama.
Jangan sampai perhatian pemerintah lebih banyak tersedot pada rencana pemindahan satwa, sementara persoalan perlindungan habitat asal belum tertangani secara maksimal.
Transparansi Pembiayaan Konservasi Jadi Sorotan
Persoalan relokasi ini juga berkaitan dengan arah kebijakan pembiayaan dan pengelolaan taman nasional.
Hashim Djojohadikusumo, selain menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden, diketahui memimpin Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Dalam forum COP31, pemerintah turut mendorong skema pembiayaan konservasi melalui kerja sama dengan investor dan lembaga donor.
Bagi GP Ansor Pandeglang, perkembangan tersebut perlu disikapi secara terbuka dan bertanggung jawab.
Pemerintah harus menjelaskan bagaimana skema pembiayaan dijalankan, siapa saja pihak yang terlibat, serta bagaimana bentuk hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerja sama tersebut.
Hal ini penting agar kepentingan konservasi tetap menjadi tujuan utama dan tidak bergeser menjadi kepentingan ekonomi yang berpotensi mengabaikan kelestarian lingkungan.
GP Ansor Pandeglang menegaskan tidak bermaksud menuduh adanya agenda tersembunyi di balik wacana relokasi maupun skema pembiayaan tersebut.
Namun, keterlibatan investor dalam pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi harus disertai pengawasan publik yang memadai.
Masyarakat berhak mengetahui apakah setiap kebijakan benar-benar diarahkan untuk menyelamatkan satwa dan ekosistem, sekaligus bagaimana pemerintah menjamin agar kerja sama pembiayaan tidak membuka celah eksploitasi sumber daya alam ataupun melemahkan perlindungan kawasan.
Ujung Kulon Bukan Sekadar Habitat, tetapi Warisan Ekologis Pandeglang
GP Ansor Pandeglang juga mengingatkan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon bukan sekadar habitat Badak Jawa.
Kawasan tersebut merupakan salah satu kekayaan ekologis penting Indonesia sekaligus bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Pandeglang.
Karena itu, masa depan kawasan konservasi tersebut tidak seharusnya ditentukan hanya melalui kebijakan pemerintah pusat dan pihak-pihak tertentu.
Pemerintah daerah, masyarakat sekitar, akademisi, pegiat lingkungan, serta organisasi masyarakat sipil perlu dilibatkan secara bermakna dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Atas dasar itu, PC GP Ansor Pandeglang meminta pemerintah meninjau kembali wacana relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo sampai seluruh kajian ilmiah dan evaluasi kebijakan sebelumnya disampaikan secara terbuka.
Pemerintah juga diminta memastikan kelayakan habitat tujuan, memperkuat perlindungan habitat asli di Ujung Kulon, serta memberikan jaminan bahwa skema pembiayaan dan kerja sama investasi tidak akan menggeser fungsi utama kawasan konservasi.
Sahal menegaskan, sikap GP Ansor Pandeglang bukan berarti menolak upaya penyelamatan Badak Jawa. Sebaliknya, pihaknya mendorong agar penyelamatan satwa langka tersebut dilakukan melalui pendekatan yang hati-hati, bertanggung jawab, transparan, dan berpihak pada kelestarian alam.
“Badak Jawa memang harus diselamatkan. Namun, menyelamatkan Badak Jawa tidak boleh berarti mengabaikan Ujung Kulon. Sebab, yang harus dijaga bukan hanya keberadaan satwanya, melainkan juga habitat, ekosistem, dan masa depan kawasan konservasi yang menjadi rumahnya.”
A. SAHAL MAHFUDZ
Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor
Kabupaten Pandeglang (Sanan)
