Cimahi//secondnewsupdate.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Gedung A Kompleks Pemerintah Kota Cimahi, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam tahapan perencanaan pembangunan sektor pendidikan untuk tahun anggaran mendatang.
FGD tersebut dihadiri oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiatmoko, unsur Forkopimda, jajaran Disdik yang diwakili Plt Sekretaris Disdik Cimahi Juli Supriadi, Komite Dewan Pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Wali Kota Ngatiyana secara terbuka menyoroti keterlambatan dimulainya acara.
Ia mengingatkan bahwa kedisiplinan waktu merupakan bagian dari profesionalisme aparatur pemerintah agar setiap kegiatan berjalan efektif dan tidak mengganggu agenda lainnya.
“Saya sudah hadir sejak pagi, namun acara baru dimulai terlambat.
Hal seperti ini ke depan harus menjadi perhatian bersama,” ujar Ngatiyana.
Lebih lanjut, Ngatiyana menegaskan bahwa forum perangkat daerah, termasuk FGD Disdik, memiliki peran strategis dalam siklus perencanaan pembangunan.
Ia menekankan pentingnya menyusun program pendidikan yang benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, setiap kebijakan Disdik harus disusun berdasarkan aspirasi warga yang dihimpun mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, sehingga program yang dirancang tidak sekadar administratif, tetapi berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain perencanaan program, Wali Kota juga menyoroti pentingnya pendataan pendidikan yang akurat serta pendampingan berkelanjutan untuk memastikan tidak ada anak di Kota Cimahi yang terputus dari akses pendidikan.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Cimahi dalam membantu masyarakat kurang mampu, baik yang bersekolah di lembaga pendidikan negeri maupun swasta.
“Pemerintah hadir tidak hanya membuka akses sekolah, tetapi juga membantu kebutuhan pendukung seperti seragam, alat tulis, hingga pembiayaan SPP bagi siswa yang membutuhkan,” jelasnya.
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Ngatiyana menyampaikan bahwa mekanisme penerimaan tetap mengacu pada jalur afirmasi, prestasi, mutasi, dan domisili. Ia meminta Disdik melakukan sosialisasi secara menyeluruh agar masyarakat memahami sistem tersebut dan tidak merasa cemas.
“Jika tidak tertampung di sekolah negeri, pemerintah tetap memastikan anak-anak bisa bersekolah di swasta dengan dukungan pembiayaan,” tegasnya.
Ngatiyana kembali menekankan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap anak dan menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.
“Jangan sampai ada anak di Cimahi yang tidak sekolah. Pendidikan adalah fondasi utama bagi generasi penerus,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiatmoko mengapresiasi pelaksanaan FGD Disdik sebagai wadah dialog strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Ia menekankan pentingnya kesetaraan layanan pendidikan, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus.
“Anak-anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang setara. Pendidikan inklusif tidak boleh diabaikan,” ujar Wahyu.
Melalui FGD ini, Disdik Kota Cimahi diharapkan mampu merumuskan program pendidikan yang lebih terarah, berkualitas, serta menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Kota Cimahi. (Bagdja)
