SNU|Kabupaten Garut – Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (FORKODETADA) Jawa Barat, bersama para pengurus Presidium CPDOB dari 10 Kabupaten/Kota, Bersilaturahmi kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa, (Kakak dari artis Niki Astria, Buky Wikago), Wakil Ketua H. Ono Surono, Ketua Komisi 1 DPRD, Rachmat Hidayat, pertemuan digelar di Ruang Kerja Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (26/11/2024).
Ketua Umum (Ketum) FORKODETADA JABAR, Holil Aksan mengutarakan maksud kedatangan ke Ketua, Wakil Ketua DPRD serta Ketua Komisi 1 bersama Dinas/Instansi terkait, adalah dalam rangka silaturahmi kepada para Wakil Rakyat yang baru beberapa bulan di lantik,
“Semoga dengan semangat baru, kepemimpinan baru dan Ketua DPRD yang baru dapat menambah ruh perjuangan yang baru untuk bersama-sama mewujudkan harapan warga masyarakat Jawa Barat agar bisa lebih maju dan bermartabat, sehingga bisa menjadi Ibu Kota penyangga kota metropolitan Jakarta, dimana setelah pindah Ibu Kota Negara Indonesia ke IKN Kalimantan Timur, perlu ditopang dengan pemerintahan yang bersinergis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, Wabil khusus untuk Jabar Kami ingin segera dibuka Moratorium Pemekaran Daerah yang telah diwacanakan oleh Kang Doli agar bisa diperjuangkan bersama sehingga 9 CPDOB yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Ridwan Kamil selaku Gubernur Jabar,” Ujan Holil.
Selanjutnya di tuturkan oleh Holil, yang juga dipercaya sebagai Ketum PM GATRA (Paguyuban Masyarakat Garut Utara) agar dalam memperjuangkan CPDOB ke DPR RI, Mendagri dan Presiden, perlu dibuatkan payung hukumnya yaitu PERDA tentang 15 CPDOB se – Jawa Barat,
Karena waktu itu Gubernur Jabar sangat mengharapkan untuk idealnya pemerintahan di Jawa Barat dengan jumlah penduduk di atas 50 Juta, harus ada minimal 42 Kabupaten/Kota, sedangkan yang baru ter-realisasikan 27 Kabupaten/Kota,
“Jadi ada 15 CPDOB yang harus mendapatkan payung hukumnya, yang sudah mendapatkan SKB baru 9 CPDOB, yang sisanya ada yang sudah mendapatkan SKB dari Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota,” Ungkapnya.
Lebihlanjut, Holil, sangat berharap agar Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat bisa memfasilitasinya,
“Kami untuk beraudensi ke Komisi 2 DPR RI, MENDAGRI, Wapres dan Presiden Indonesia dengan satu tuntutan agar segera di cabut Moratorium Pemekaran Daerah, Kami menginginkan azas kebersamaan dan azas keadilan, kenapa Papua bisa di mekarkan langsung menjadi 3 Provinsi, sementara Jawa Barat yang merupakan penyumbang terbesar suara pada Pileg dan Pilpres, tidak pernah di kabulkan pemekaran daerahnya dengan alasan adanya Moratorium,” Ucap Holil penuh semangat.
Sementara itu respon dari Buky, pihaknya sangat menyambut positif dan mendukung penuh adanya pemekaran daerah di Jawa Barat, yang sudah mendapatkan SKB 9 CPDOB,
“Hanya yang satu masih dalam pembahasan untuk di Paripurnakan, yang sisanya masih dalam perjuangan dan do’a di Kabupaten/Kota Induknya masing-masing, pada prinsipnya tidak ada alasan kami untuk tidak mendukung pemekaran daerah, dulu sebelum jadi Ketua DPRD, Saya malah mengusulkan agar nama Kabupaten/Kotanya bernuansa kesundaan seperti CPDOB Kabupaten Garut Utara, kenapa tidak disebutkan CPDOB Kabupaten Garut Kaler, Tasik Selatan kenapa tidak di tulis Tasik Kidul, atau nama lain seperti Kabupaten Limbangan, Lembang, Cipanas dan seterusnya,” Cetus Buky.
Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD, Ono Surono
“Kami di DPRD Jabar sangat mendukung serta memberikan dorongan untuk terealisasikan CPDOB di Jawa Barat ini, Kami telah perjuangkan sejak tahun 2000, seperti Indramayu Barat, Sukabumi Selatan, Cirebon Timur, Subang Utara, intinya mari kita dengungkan kembali wacana pemekaran daerah, karena ini suatu keniscayaan yang harus kita perjuangkan bersama, tinggal sekarang bagaimana melakukan loby-loby ke tingkat pemerintahan pusat, DPR RI, DPD RI, Mendagri, Wapres dan Presiden, supaya secepatnya Moratorium Pemekaran Daerah di Cabut oleh Presiden,” katanya.
Sementara menurut Bayu Sukamto, selaku Sekertaris FORKODETADA JABAR menjelaskan, bahwa ada 10 nama Kabupaten yang sudah dapat SKB dari DPRD Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat yaitu CPDOB yang harus di wujudkan
1). CPDOB Kabupaten Bogor Barat, 2). Kabupaten Bogor Timur, 3). Sukabumi Utara, 4). Cianjur Selatan, 5) Kabupaten Garut Selatan, 6). Kabupaten Indramayu Barat, 7. Kabupaten Garut Utara, 8). Kabupaten Tasik Selatan, 9). Kabupaten Subang Utara, 10). Kabupaten Cirebon Timur.
“Semoga di Era Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang baru, harus berani tampil untuk berjuang secara bersama-sama ke Pusat, kalau perlu kita demo dengan membawa ribuan Bus ke Gedung DPR RI dan Istana Presiden,” ucap Bayu.
Sementara menurut Irawati Hermawan, selaku Ketua IKA UNPAD juga ikut angkat bicara,
“IKA UNPAD dan Pakar yang ada di MMS telah siap mendukung DOB serta memiliki keyakinan bahwa Langkah yang tepat akan mempermudah semua proses yang harus dilalui dengan cara menjalin komunikasi dan loby-loby yang intens dengan pejabat publik yang ada di pusat seperti di DPR RI, Kementerian, Wapres dan Organisasi Asgar Jaya untuk bisa menyakinkan Presiden Prabowo buat mencabut Moratorium Pemekaran Daerah,” Papar Irawati. (***)
