Cimahi//secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kecamatan Cimahi Tengah menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Cimahi Tengah, Jalan Terusan No. 44, Kelurahan Cimahi, Kota Cimahi, Kamis (5/3/2026).
Forum ini dihadiri berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, para lurah, perwakilan Diskominfo hingga pengurus RW di wilayah Cimahi Tengah.
Camat Cimahi Tengah, Juperianto Marbun Banjarnahor, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, pelayanan administrasi di tingkat kecamatan memiliki peran penting karena menyangkut berbagai kebutuhan warga, seperti pengurusan surat keterangan, administrasi kependudukan, legalisasi dokumen hingga penerbitan berbagai rekomendasi.
“Kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan, baik dari sisi kecepatan, ketepatan, keramahan pelayanan, hingga kepastian prosedur sesuai standar yang berlaku,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, pihak kecamatan juga menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama, salah satunya adalah persoalan pengelolaan sampah.
Menurut Juperianto, persoalan sampah bukan sekadar masalah kebersihan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, ketertiban wilayah, hingga citra kawasan perkotaan.
Untuk itu, pelayanan administrasi di kecamatan juga diarahkan mendukung program penanganan sampah, mulai dari pendataan wilayah dan pelaku usaha penghasil sampah, hingga dukungan administrasi terhadap kegiatan bank sampah serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).
Selain itu, meningkatnya jumlah pendatang baru menjelang dan selama bulan Ramadan juga menjadi perhatian serius pemerintah kecamatan.
Ia menjelaskan bahwa momen Ramadan seringkali memicu peningkatan aktivitas ekonomi, namun di sisi lain juga muncul fenomena pendatang yang menjalankan aktivitas tanpa administrasi kependudukan yang jelas.
“Kondisi ini bisa berdampak pada ketertiban umum, pendataan penduduk non permanen, hingga munculnya persoalan sosial di masyarakat,” katanya.
Juperianto juga menyinggung kasus yang sempat viral beberapa waktu lalu di wilayah Setiamanah, di mana sebuah keluarga pendatang tinggal tanpa administrasi kependudukan yang jelas hingga memicu perhatian publik di media sosial.
Setelah dilakukan penelusuran, diketahui keluarga tersebut masih tercatat sebagai penduduk dari daerah lain.
“Kami menyarankan jika ingin menetap di Cimahi, maka administrasi kependudukannya harus segera diurus agar jelas dan tertib,” tegasnya.
Pelayanan Administrasi Semakin Digital
Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Cimahi Tengah, Herry Setiawan, mengungkapkan bahwa pelayanan administrasi di wilayahnya saat ini sebagian besar sudah berbasis online.
Menurutnya, hingga saat ini hampir tidak ada keluhan dari masyarakat terkait pelayanan administrasi yang diberikan oleh pihak kecamatan.
“Sebagian besar pelayanan sudah online. Hanya untuk surat keterangan ahli waris yang masih harus dilakukan secara langsung karena berkaitan dengan kelengkapan data dan tanggung jawab hukum,” jelasnya.
Dukung Sensus Ekonomi dari BPS
Dalam forum tersebut, pihak kecamatan juga menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.
Kecamatan Cimahi Tengah bahkan menghadirkan perwakilan BPS sebagai narasumber agar masyarakat memahami mekanisme dan tujuan sensus ekonomi tersebut.
“Pada prinsipnya kami 100 persen mendukung pelaksanaan sensus ekonomi karena data tersebut sangat penting untuk perencanaan pembangunan,” ujar Herry.
Program “Si Jempol” Jemput Bola Pelayanan KTP
Sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Cimahi Tengah juga menjalankan program Sistem Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan (Si Jempol).
Program ini bertujuan membantu warga yang mengalami kendala administrasi, khususnya terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah tidak terbaca, rusak, atau datanya perlu diperbarui.
Melalui program tersebut, petugas kecamatan akan mendatangi langsung wilayah RW untuk membantu proses administrasi warga.
Program ini telah diuji coba di RW 6 dan mendapat respons positif dari masyarakat dengan jumlah peserta yang cukup tinggi.
“Antusiasme masyarakat sangat besar. Karena itu jumlah peserta harus dibatasi, sekitar 255 orang setiap kegiatan,” kata Herry.
Ia menambahkan, program Si Jempol nantinya akan digelar secara bergilir di seluruh RW yang ada di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah.
Forum Konsultasi Publik ini sendiri merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun sesuai ketentuan dalam PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.
Hasil dari forum tersebut nantinya akan dituangkan dalam berita acara sebagai bahan evaluasi sekaligus tindak lanjut dalam peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Cimahi Tengah.
Dengan adanya forum ini, diharapkan terbangun komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga. (Bagdja)
