SNU|Bandung,– DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jabar, unsur pimpinan dewan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran daerah, Kamis(19/6/2025).
Anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra Persatuan, Hj. Tina Wiryawati, S.H., menyampaikan pandangan fraksinya yang menyoroti sejumlah capaian dan tantangan dalam pelaksanaan APBD 2024.
“Kami mencermati bahwa beberapa program prioritas belum sepenuhnya mencapai target. Misalnya, realisasi belanja langsung baru mencapai 78,6 persen hingga triwulan kedua, sementara sektor pelayanan publik dan infrastruktur dasar masih menghadapi kendala teknis dan koordinasi,” ujar Tina dalam keterangannya usai rapat.
Ia juga menyoroti perlunya penguatan sinergi antar perangkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program dan pemborosan anggaran. Fraksi Gerindra mendorong agar evaluasi pelaksanaan APBD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif terhadap dampak program bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat nyata. Program seperti desa digital, ketahanan pangan, dan penanggulangan kawasan kumuh harus terus dikawal agar tidak stagnan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, unsur pimpinan DPRD Jabar juga menyampaikan apresiasi terhadap fraksi-fraksi yang telah memberikan catatan kritis dan konstruktif. Mereka menegaskan bahwa Ranperda ini akan menjadi dasar penting dalam pengawasan dan perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.
Sebagai informasi, berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD Jabar, capaian pendapatan daerah hingga Mei 2025 mencapai 83,2 persen dari target, sementara belanja daerah baru terealisasi sebesar 76,4 persen. Hal ini menjadi perhatian utama dalam pembahasan Ranperda pelaksanaan APBD 2024.
