SNU|Kabupaten Garut – Reformasi birokrasi Menuju pemerintahan clean gaverment, Jabatan birokrasi melalui seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka, yang sering disebut dengan istilah open bidding dan manajemen talenta.
Menurut Ayi Suryana Politisi muda Garut, merupakan suatu mekanisme yang dilaksanakan untuk mengisi jabatan struktural dalam pemerintahan dengan cara yang transparan dan berbasis pada prinsip profesionalisme.
“Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pejabat yang menduduki posisi penting dalam birokrasi publik dipilih berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan integritasnya, bukan karena faktor kedekatan, transaksional dan balas jasa, atau ada hubungan kedekatan lainnya,” ungkap Ayi. Kamis (19/12/2024).
Selain itu Ayi menegaskan Prinsip utama dari open bidding dan manajemen talenta adalah kompetisi terbuka yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon untuk mengikuti seleksi,
“Asalkan mereka memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan aparatur negara yang tidak hanya terampil dan memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan yang akan diisi, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi serta komitmen terhadap pelayanan publik.” Ucapnya.
“Dengan kata lain, seleksi terbuka ini berusaha untuk memastikan bahwa jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan diisi oleh individu yang benar-benar mampu dan berdedikasi untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” tutur Ayi kembali.
Sistem seleksi terbuka atau pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka memiliki beberapa tahap yang bertujuan untuk mengevaluasi calon pejabat secara objektif.
“Proses ini dimulai dengan pengumuman lowongan jabatan yang jelas dan terbuka untuk umum, diikuti oleh pendaftaran bagi kandidat yang memenuhi syarat. Setelah itu, dilaksanakan serangkaian tahapan seleksi yang bisa meliputi ujian tertulis, wawancara, tes psikologi, hingga penilaian berbasis kompetensi dan pengalaman kerja calon. Penilaian tersebut dilakukan oleh tim yang kompeten dan independen, yang memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan objektif tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun,” ulasnya.
Ayi menjelaskan Tujuan dari proses seleksi terbuka ini adalah untuk menghasilkan pejabat yang dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugas birokrasi dan pelayanan publik.
“Pemilihan pejabat melalui open bidding dan manajemen talenta tidak hanya mengutamakan kualitas individu dalam hal kompetensi teknis, tetapi juga menilai kualitas moral dan integritas yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan cara ini, seleksi terbuka berupaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktek-praktek korupsi atau penyalahgunaan kewenangan,” tukas Ayi.
Salah satu keuntungan utama dari open bidding dan manajemen talenta adalah meningkatkan transparansi dalam pengisian jabatan publik. Selama ini, seringkali ada anggapan bahwa pengangkatan pejabat publik lebih didasarkan pada faktor kedekatan dengan penguasa atau pertimbangan politis, ketimbang pada kemampuan dan kinerja yang sesungguhnya. Dengan seleksi yang terbuka, masyarakat dapat melihat langsung proses pemilihan pejabat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas pejabat publik kepada masyarakat. Selain itu, open bidding dan manajemen talenta juga mendorong terciptanya sistem meritokrasi di pemerintahan, di mana promosi dan pengangkatan dilakukan berdasarkan kinerja dan kemampuan individu, bukan berdasarkan latar belakang atau hubungan pribadi,tegas Ayi
Namun, penerapan sistem seleksi terbuka juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal menjaga independensi dan objektivitas dalam proses seleksi. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa seleksi berjalan dengan adil dan tanpa adanya kepentingan politik yang mengganggu,” jelasnya.
“Selain itu, perlu juga adanya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap proses open bidding dan manajemen talenta untuk memastikan bahwa sistem ini terus berfungsi dengan baik dan tetap menghasilkan pejabat yang berkualitas,” cetus Ayi.
Secara keseluruhan, lelang jabatan atau seleksi terbuka untuk pengisian jabatan publik merupakan sebuah langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih profesional.
“Melalui proses ini, diharapkan dapat tercipta birokrasi yang lebih efisien dan efektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan pengangkatan pejabat yang tepat, pemerintah dapat lebih mudah mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” tambah Dia.
Jabatan atau seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka, yang sering disebut dengan istilah open bidding, merupakan suatu mekanisme yang dilaksanakan untuk mengisi jabatan struktural dalam pemerintahan dengan cara yang transparan dan berbasis pada prinsip profesionalisme. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pejabat yang menduduki posisi penting dalam birokrasi publik dipilih berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan integritasnya, bukan karena faktor lain seperti kedekatan politik atau hubungan personal.
“Prinsip utama dari open bidding adalah kompetisi terbuka yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon untuk mengikuti seleksi, asalkan mereka memenuhi kualifikasi yang ditetapkan,” tuturnya.
Hal ini bertujuan untuk mendapatkan aparatur negara yang tidak hanya terampil dan memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan yang akan diisi, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi serta komitmen terhadap pelayanan publik. Dengan kata lain, seleksi terbuka ini berusaha untuk memastikan bahwa jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan diisi oleh individu yang benar-benar mampu dan berdedikasi untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
“Sistem seleksi terbuka atau pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka memiliki beberapa tahap yang bertujuan untuk mengevaluasi calon pejabat secara objektif,” ujar Ayi.
Proses ini dimulai dengan pengumuman lowongan jabatan yang jelas dan terbuka untuk umum, diikuti oleh pendaftaran bagi kandidat yang memenuhi syarat. Setelah itu, dilaksanakan serangkaian tahapan seleksi yang bisa meliputi ujian tertulis, wawancara, tes psikologi, hingga penilaian berbasis kompetensi dan pengalaman kerja calon. Penilaian tersebut dilakukan oleh tim yang kompeten dan independen, yang memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan objektif tanpa adanya intervensi dari pihak luar.
“Tujuan dari proses seleksi terbuka ini adalah untuk menghasilkan pejabat yang dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugas birokrasi dan pelayanan publik. Pemilihan pejabat melalui open bidding tidak hanya mengutamakan kualitas individu dalam hal kompetensi teknis, tetapi juga menilai kualitas moral dan integritas yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik,” cetus Ayi.
Dengan cara ini, seleksi terbuka berupaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktek-praktek korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.
Salah satu keuntungan utama dari open bidding dan manajemen talenta adalah meningkatkan transparansi dalam pengisian jabatan publik.
“Selama ini, seringkali ada anggapan bahwa pengangkatan pejabat publik lebih didasarkan pada faktor kedekatan dengan penguasa atau pertimbangan politis, ketimbang pada kemampuan dan kinerja yang sesungguhnya. Dengan seleksi yang terbuka, masyarakat dapat melihat langsung proses pemilihan pejabat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas pejabat publik kepada masyarakat. Selain itu, open bidding juga mendorong terciptanya sistem meritokrasi di pemerintahan, di mana promosi dan pengangkatan dilakukan berdasarkan kinerja dan kemampuan individu, bukan berdasarkan latar belakang atau hubungan pribadi,” ungkap Dia.
Namun, penerapan sistem seleksi terbuka juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal menjaga independensi dan objektivitas dalam proses seleksi. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa seleksi berjalan dengan adil dan tanpa adanya kepentingan politik yang mengganggu. Selain itu, perlu juga adanya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap proses open bidding untuk memastikan bahwa sistem ini terus berfungsi dengan baik dan tetap menghasilkan pejabat yang berkualitas.
Lebih lanjut menurut Ayi, bahwa secara keseluruhan, lelang jabatan atau seleksi terbuka untuk pengisian jabatan publik merupakan sebuah langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih profesional.
“Melalui proses ini, diharapkan dapat tercipta birokrasi yang lebih efisien dan efektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan pengangkatan pejabat yang tepat, pemerintah dapat lebih mudah mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan” pungkasnya. (***)
