DKI, Jakarta l secondnewsupdate.co.id — Pemerintah Kabupaten Garut mengambil langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan penerangan jalan yang masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah.
Kali ini, Pemkab Garut mencoba skema pembiayaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang diajukan kepada pemerintah pusat.
Langkah tersebut ditempuh langsung oleh Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dengan melakukan koordinasi dan konsultasi bersama Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan RI, Heri Setiawan, di Kantor PDPPI Kemenkeu RI, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan itu menjadi bagian penting dari upaya Pemkab Garut membuka jalan percepatan pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ), khususnya untuk kawasan yang hingga kini masih membutuhkan fasilitas penerangan.
Syakur mengatakan, pihaknya mengajukan dukungan pemerintah pusat untuk membantu merealisasikan pembangunan infrastruktur penerangan jalan di Kabupaten Garut.
“Intinya kami mengajukan bantuan untuk pengadaan infrastruktur di Kabupaten Garut, khususnya alat penerangan jalan,” ujar Syakur.
Menurutnya, dukungan pembiayaan tersebut sangat dibutuhkan agar kebutuhan penerangan jalan tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Pemkab Garut juga mengapresiasi respons positif PDPPI Kementerian Keuangan terhadap permohonan fasilitas Project Development Facility (PDF) yang telah diajukan.
Syakur berharap proses pengajuan tersebut dapat berjalan tanpa kendala sehingga rencana pembangunan APJ bisa segera masuk tahap realisasi dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Semoga terealisasi dan saya ucapkan terima kasih Pak Heri Setiawan dan jajarannya. Semoga apa yang kita laksanakan dapat segera didapatkan oleh Kabupaten Garut,” katanya.
Direktur PDPPI DJPPR Kementerian Keuangan RI Heri Setiawan menyambut baik inisiatif Pemkab Garut yang memilih memanfaatkan skema pembiayaan kreatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.
Ia memastikan permohonan fasilitas PDF dari Pemkab Garut akan diproses. Pemerintah pusat juga akan berupaya mempercepat tahapan yang diperlukan agar proyek penerangan jalan tersebut dapat segera diwujudkan.
“Kami menyambut baik inisiatif dari Bapak Bupati dan kami akan memproses permohonan PDF-nya dan mempercepat prosesnya sehingga nanti mudah-mudahan tahun depan alat penerangan jalan ini sudah bisa dinikmati,” ungkap Heri.
Jika proses KPBU dan dukungan PDF berjalan sesuai rencana, pembangunan APJ di Kabupaten Garut diharapkan dapat dilakukan secara bertahap dengan sasaran wilayah-wilayah yang membutuhkan penerangan.
Kehadiran fasilitas penerangan jalan bukan hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas infrastruktur.
Penerangan yang memadai juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman dan nyaman, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas pada malam hari.
Di sisi lain, langkah Pemkab Garut mengusulkan proyek APJ melalui KPBU menunjukkan adanya upaya mencari sumber pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan kapasitas anggaran daerah.
Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat tetap dapat didorong tanpa semata-mata mengandalkan pembiayaan dari APBD.
Pemkab Garut kini menunggu proses lanjutan pengajuan PDF sekaligus berharap rencana tersebut dapat segera berbuah menjadi pembangunan nyata.
Jika terealisasi, proyek APJ melalui skema KPBU ini berpotensi menjadi salah satu langkah penting Pemkab Garut dalam menghadirkan akses jalan yang lebih terang, aman, dan nyaman bagi masyarakat. (Asan)
